CILEGON – Pemkot Cilegon menantang Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk turut membantu mengembangkan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) milik Pemkot Cilegon yang terletak di Kelurahan Bulakan, Kecamatan Cibeber bila sudah berjalan nanti.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Sari Suryati saat menghadiri Ekspose dan Sosialisasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia di kebun hortikultura milik Hotel Sari Kuring Indah (SKI), Kamis (18/07/2019).
”Selama ini, Kota Cilegon kelihatannya dari industri baja dan industri beratnya. Oleh karena itu saya menantang dari kementerian dan Provinsi untuk turut membantu. Karena kami memiliki lahan yang sudah kami beli Rp 15 miliar tahun 2018 . Kami sudah lunasi di tahun ini punya lahan kurang lebih 10 hektar,” katanya.
Sari menyatakan, Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) nantinya akan dapat menggabungkan berbagai sektor pertanian dengan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas sumber daya, kemandirian, dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
“Terpadu dari segi komoditi, terpadu dari sisi kelembagaan, terpadu dari sisi berbagai sektor. Kita ingin melihat bahwa disana bakal dijadikan agrowisata, agrobisnis, agroindustri. Jadi bagaimana agrobisnisnya berjalan, agrowisata adalah tempat-tempat nanti melihat, dan juga agroindustrinya mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Mudah-mudahan tidak hanya melihat dari sisi parsial saja namun dari segi aspeknya juga, bahwa budi daya hortikultura bisa terintegrasi,” jelasnya.
Sementara itu, Kasubdit Aneka Cabe dan Sayuran Buah Direktorat Jendral Hortikultura Kementrian Pertanian, Mardiah mengungkapkan akan mensuport penuh Pemkot Cilegon dalam mengembangkan bidang pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian di Kota Cilegon.
“Saya merasa kehilangan waktu karena belum pernah Cilegon dapet dukungan dari sayuran terus saya berkoordinasi dari dinas ternyata punya potensi. Kami dari Kementrian Pertanian bisa mensuport pengembangan cabai, bawang merah dan juga sayuran-sayuran. Kita akan suport dengan APBN 2020 tapi harus kelompok tani, jadi bantuan pemerintah harus berbasis kelompok tani tidak bisa ke swasta,” ungkapnya. (RMP/BTP)
