SERANG, – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten Al Muktabar mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Teleconference Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada Selasa (31/3/2020). Dalam teleconference tersebut, Sekda menyampaikan bahwa Gubernur telah memberikan pembiayaan kepada kabupaten/kota melalui bantuan keuangan dan memperbolehkannya untuk digunakan dalam penanganan corona virus disease (Covid-19) di masing-masing wilayahnya.
“Bapak Gubernur Banten telah melakukan langkah-langkah berbagai hal untuk menangani corona (Covid 19). Gubernur Banten melakukan pembiayaan melalui Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota yang diperbolehkan untuk upaya menangani corona (Covid 19),” ungkap Sekda
“Termasuk yang terdistribusi ke desa (bantuan keuangan desa, red) dapat diarahkan untuk penanganan corona (Covid 19),” tambahnya dalam teleconference yang diikuti oleh Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Gubernur se Jawa, serta Plt Sekjen Kemendagri.
Dijelaskan Sekda, rapat menyepakati akan digulirkannya istilah PSBB (Pembatasan Sosial Bersakala Besar). Istilah tersebut dimaksudkan agar tidak membuat kebingungan dalam peristilahan pada upaya menangani langkah pembatasan.
Dalam kesempatan itu, Sekda juga melaporkan kondisi terkini terkait Covid 19 di Provinsi Banten. Termasuk meminta perhatian Pemerintah Pusat dalam keterkaitan wilayah antara Provinsi Banten dengan DKI Jakarta.
“Berbasis wilayah Tangerang Raya yang meliputi Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, secara khusus wilayah tersebut untuk mendapat perhatian bersama dari Pemerintah Pusat dalam penanganan Covid-19,” jelasnya.
Dikatakan Sekda, Gubernur se-Jawa akan bersepakat dalam rangka menangani bersama Covid-19 di Indonesia dan Provinsi Banten akan berperan aktif dalam penangan bersama tersebut.
“Bapak Gubernur juga menyampaikan pesan bahwa Pemprov Banten akan patuh pada apa yang menjadi arahan dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (DM/red)
