SERANG – Angka kemiskinan di Kabupaten Serang terus menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2019, penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Serang pada tahun 2019 berjumlah 61,54 ribu orang (4,08 persen).
Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 2,92 ribu jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada 2018 yang jumlahnya 64,46 ribu orang (4,30 persen). “Persentase penduduk miskin Kabupaten Serang atau secara persentase pada tahun 2019 berada di peringkat tiga terendah dari delapan kabupaten/kota di Banten,” kata Kepala BPS Kabupaten Serang Indra Warman melalui keterangan tertulis, Senin (30/12/2019).
Garis Kemiskinan Kabupaten Serang kondisi tahun 2019 sebesar Rp309.036 per kapita per bulan, meningkat jika dibandingkan tahun 2018 yang besarnya Rp294.829 per kapita per bulan. Kemudian pada periode 2018-2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Serang turun dari 0,80 pada tahun 2018 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
“Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan dari 0,22 menjadi 0,16 pada periode yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga membaik selama setahun terakhir,” ujar Indra.
Sementara itu, Pemkab Serang sendiri terus membuat program pengentasan kemiskinan dengan sinergi antara organisasi perangkat daerah (OPD). Program paling digencarkan yakni perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga pelatihan-pelatihan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sekadar diketahui, tahun ini Pemkab Serang memperbaiki 822 rumah tidak layak huni (RTLH) dengan anggaran Rp 16,4 miliar. Perbaikan RTLH pun didukung melalui program pemerintah pusat, Pemprov Banten, Baznas Kabupaten Serang, serta corporate social responsibility (CSR) sejumlah perusahaan.
Terpisah, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengaku bersyukur, angka kemiskinan di Kabupaten Serang terus menurun. “Tentu ini bukan hanya upaya dari Pemkab Serang, tetapi juga bersama DPRD Kabupaten Serang, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan banyak pihak terlibat,” ujarnya.
Menurut Tatu, program pengentasan kemiskinan tidak hanya bisa dilakukan Pemkab Serang, tetapi juga butuh sinergi dari multi stakeholder. “Alhamdulillah, jajaran Pemkab Serang sangat konsentrasi dalam program penurunan kemiskinan dan pengangguran. Tentu akan lebih banyak warga miskin yang terbantu, jika sinergi antar pemerintah dan swasta bisa dilakukan dengan baik,” ujarnya. (DM/red)
