HARITA.ID – Polda Banten melakukan penangguhan penahanan terhadap tersangka Buruh OS (28) dan MHF (25) dengan alasan kemanusiaan atas permohonan penjamin keluarga tersangka dan pimpinan serikat buruh, Selasa (28/12/2021).
Para tersangka yang ditangguhkan penahanannya oleh Polda Banten langsung dijemput Presiden KSPSI Andi Gani Nuna Wea dan Presiden KSPI Said Iqbal di Polda Banten.
Kedatangan kedua pimpinan serikat buruh Indonesia ini diterima oleh Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Ade Rahmat Idnal dan Kabid Humas Polda Banten AKBP Shinto Silitonga. Dalam pertemuan tersebut Andi Gani menyatakan maksud dan tujuan kedatangannya ke Polda Banten untuk menjemput anggota kami yang ditahan dalam peristiwa demo buruh di kantor Gubernur pada Rabu (22/12) lalu.
Andi Gani mengapresiasi langkah humanis Polda Banten dalam pelayanan aksi unjuk rasa, juga dalam penegakan hukum.
“Polda Banten telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP dan kami memberikan apresiasi sekaligus meluruskan informasi di masyarakat bahwa tidak benar adanya masa buruh yang melakukan penerobosan barikade polisi, masa yang masuk keruangan Gubernur adalah masa yang akan melakukan audiensi tetapi pada saat dilokasi tidak ada pejabat yang representatif yang dapat ditemui. Disebabkan hal tersebut buruh secara spontanitas melakukan tindakan memasuki ruang kerja Gubernur Banten dan menduduki kursi Gubernur serta mengambil minuman dan makanan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah, hal ini tidak pernah direncanakan dan berjalan secara spontan serta tidak pernah ada perintah dari organisasi untuk melakukan itu,” ujar Andi Gani.
Andi Gani berharap terhadap kasus yang terjadi untuk dapat diselesaikan dengan komunikasi yang konstruktif.
“Kami berharap kasus ini bisa mengambil langkah Restorative Justice yang digaungkan oleh Kapolri dan kami juga berharap Gubernur Banten dapat berbesar hati sebagai bapak yang mana kaum buruh adalah anak-anaknya, selanjutnya saya meminta kepada Gubernur Banten agar segera mencabut laporan,” ujarnya.
“Kami berterima kasih kepada Polda Banten yang telah melakukan penangguhan penahanan dikarenakan mereka adalah tulang punggung keluarga dan kami tidak pernah mengintervensi hukum, hanya menjaminkan diri untuk penangguhan penahan dan berharap kasus ini akan berjalan dengan damai,” tutup Andi Gani.
Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan, Polda Banten telah bekerja secara profesional, terukur, terarah dan humanis, buruh sebagai warga negara yang taat hukum akan mengikuti proses hukum, yang selanjutnya memohon kepada Gubernur Banten untuk menyudahi konflik ini dengan cara mencabut laporan.
“Permasalahan ini bukanlah permasalahan kriminalisasi, tetapi hal ini merupakan masalah dialog tentang pembahasan upah minimum yang dituntut oleh buruh untuk mengimbangi inflasi yang terjadi, untuk itu kami berharap Gubernur Banten mau berdialog dan diskusi dengan aliansi buruh,” tutupnya.
Sementara itu, Direskrimum Polda Banten Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menyatakan, mengabulkan permohonan penangguhan tersebut.
“Polda Banten mengabulkan permohonan penangguhan karena alasan kemanusiaan, kedua tersangka tulang punggung keluarga dan penangguhan yang dilakukan juga sesuai dengan hukum acara pidananya,” pungkasnya. (Red)
