HARITA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, penerapan digitalisasi di berbagai tatanan keuangan mempermudah, mempercepat dan mengefisienkan tata kelola keuangan, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Digitalisasi keuangan bisa menggunakan berbagai platform, baik QRIS maupun aplikasi yang dikembangkan oleh bank penyimpan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dalam hal ini Bank Banten (BB).
Hal tersebut diungkapkan Al Muktabar usai menghadiri Digiwara Funfest Launching Calender Event Pariwisata 2023 dan Kick Off KKPD QRIS Provinsi Banten serta Grand Launching Mobile Banking Bank Banten yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Provinsi Banten di Auditorium UIN SMH Banten Kampus II, Jl Syech Nawawi Al Bantani, Palima, Kota Serang, Sabtu malam 18 Maret 2023.
“Dengan begitu maka berbagai program pembangunan yang saat ini tengah digalakkan oleh Pemprov Banten akan berjalan dengan baik dan optimal. Karena semuanya sudah tercover dalam satu sistem digital,” katanya.
Sejatinya, lanjut Al Muktabar, Pemprov Banten sudah melakukan digitalisasi itu pada beberapa sektor. Salah satunya pada sistem keuangan perbankan dan juga pada bela pengadaan Bangga Buatan Indonesia (BBI) serta Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Pada sektor perbankan, lanjutnya, Bank Banten sudah terkoneksi pada satu platform digital mobile banking yang memudahkan para nasabah dalam melakukan transaksi keuangan. Kemudian digitalisasi pada bela pengadaan, Pemprov Banten sudah mempunyai marketplace Plaza Banten.
“Ribuan UMKM sudah terintegrasi di Plaza Banten. Dengan marketplace ini, mereka mendapatkan kemudahan dalam mengakses pasar. Begitu juga dengan sektor pariwisata, kita terus dorong agar terintegrasi pada platform digital yang ada,” ujarnya.
Dikatakan Al Muktabar, proses digitalisasi ini menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilakukan pada era saat ini. Kita tidak mungkin lagi bisa menghindari dari sebuah perkembangan zaman yang semakin maju. “Maka dari itu, kita harus bisa mengimbanginya untuk hal-hal sebuah perubahan yang lebih baik,” imbuhnya.
Kepala BI kantor Perwakilan Provinsi Banten Imaddudin Sahabat menambahkan, capaian digitalisasi di Provinsi Banten sejauh ini cukup baik, termasuk juga pada hal elektronifikasi transaksi keuangan baik yang dilakukan oleh Pemprov maupun sejumlah Pemda Kabupaten/Kota yang ada.
Tidak sampai di situ, lanjutnya, pada sektor rill juga seperti UMKM dan berbagai platform e-comerce yang ada di Provinsi Banten, pemanfaatan teknologi digital atau digitalisasi itu sudah berjalan dengan baik. Dampak positif dari peningkatan transaksi digital di atas, bermuara pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten yang semakin baik.
“Proses digitalisasi ini membuat transaksi semakin cepat, sehingga konsumsi masyarakat menjadi semakin meningkat. Walhasil, perekonomian daerah semakin tumbuh,” katanya.
Imaddudin mencatat, pengguna uang digital melalui QRIS di Provinsi Banten ini sangat tinggi sekali. Itu artinya, proses digitalisasi yang dilakukan sudah diterima baik oleh masyarakat Banten. Pada tahun 2021, nilai transaksi yang menggunakan QRIS sebesar Rp200 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp2,5 triliun pada tahun 2022 lalu.
“Artinya memang digitalisasi itu sangat memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, termasuk para pelaku UMKM di kawasan Suku Baduy sana,” katanya.
Hal yang sama juga dikatakan Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea yang turut hadir dalam acara tersebut. Marinus mengungkapkan, berdasarkan hasil survei Asosisasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mempublikasikan hasil survei penetrasi internet di Indonesia tahun 2023, pengguna internet yang paling banyak itu ternyata masyarakat Provinsi Banten yang mencapai 89,10 persen, baru kemudian disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 86,96 persen, Lalu, posisi ketiga disusul oleh Jawa Barat sebesar 82,73 persen.
“Ini menunjukkan bahwa Banten adalah provinsi yang sangat cepat menerima kemajuan teknologi, dan Pemprov juga sudah menyambut baik itu,” ucapnya. (Zar/Red)
