SERANG,- Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja di Ruang Rapat Komisi V DPRD Banten, Selasa (18/11/2025).
Dalam rapat ini hadir Wakil Ketua Komisi V DPRD Banten Abdul Roji bersama anggota Komisi V yakni Irwan Acep Wijaya Tjee, Cut Muthia, Sehat Ganda Mungkur, Taufiq Hidayat, Ahmad Imron, Heri Handoko, Abraham Garuda Laksono, Budi Prajogo, Ahmad Dedi Muhdi, dan H. Muhsinin. Turut hadir pula mitra kerja Komisi V DPRD Banten diantaranya BPBD Provinsi Banten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten, dan DP3AKKB Provinsi Banten.
Dalam rapat, Wakil Ketua Komisi V Abdul Roji menerangkan bahwa maksud dan tujuan dari rapat ini adalah untuk mengetahui program dan kegiatan APBD TA 2026 pada masing-masing instansi mitra kerja.
Selanjutnya, para mitra kerja kemudian memaparkan program dan kegiatannya di instansi masing-masing untuk TA 2026, seperti program kegiatan BPBD Provinsi Banten yang terdiri dari 2 program dan 12 kegiatan yang terbagi ke dalam program penunjang urusan pemerintah daerah dan program penanggulangan bencana.
Kemudian paparan kedua oleh Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara yang menyebutkan bahwa Perpusda Banten memiliki 5 program dan 16 kegiatan yang terbagi dalam program penunjang urusan pemerintah daerah Banten, program pembinaan perpustakaan, program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, program pengelolaan arsip, dan program perlindungan dan penyelamatan arsip.
Baca Juga
Sementara itu, DP3AKKB memiliki program di Tahun 2026 yakni program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan, program pengarustamaan gender dan pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan, dan program perlindungan anak.
Sedangkan DPMD Provinsi Banten mengikuti program prioritas Gubernur Banten yakni Banten Bagus dengan program turunannya adalah Desa Tangguh yang memiliki program prioritas pembangunan peningkatan desa mandiri yang terdiri dari 4 program diantaranya program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program bina pemerintah desa, dan program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Banten Cut Mutia meminta agar program kegiatan para mitra kerja dapat tersebar dan menyentuh ke berbagai Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten dan diusahakan harus didampingi oleh anggota Komisi V pada masing-masing dapilnya.
Baca Juga
“Saya berharap kegiatan dari mitra kerja juga terbagi di Kabupaten/Kota sehingga masyarakat terinformasikan mengenai program kegiatan tersebut serta setiap kegiatan harus merata di dapil masing-masing dan diusahakan pada setiap kegiatan mitra kerja dapat disertai dengan perwakilan Komisi V DPRD Banten dalam rangka pengawasan kegiatan,” tuturnya.
Sementara itu, anggota Komisi V Taufiq Hidayat juga turut menanggapi berbagai program dan kegiatan dari mitra kerja terutama BPBD Provinsi Banten, ia meminta agar sarana dan fasilitas tanggap bencana dapat dipenuhi dan berfungsi dengan baik sehingga dapat menunjang kegiatan bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten.
Di samping itu, anggota Komisi V juga turut menanggapi terkait program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten.
“Saya berharap tidak hanya sekolah umum, tetapi sekolah-sekolah berbasis pesantren juga dapat tersentuh oleh Perpusda Banten, dan tidak hanya kelompok anak, apabila kelompok tani dan elemen masyarakat lainnya ingin bedah buku, diharapkan Dinas Perpusda Banten juga dapat memfasilitasi itu serta menjadi penguatan program Perpusda Banten di Tahun 2026,” ucapnya.
Menutup rapat koordinasi ini, Wakil Ketua Komisi V Abdul Roji berharap segala catatan dan masukan dari anggota Komisi V terkait program dan kegiatan para mitra kerja dapat diterima dan direalisasikan pada APBD TA 2026.
