Harita.id
Kamis, 19 November 2026
  • Home
  • News
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Tokoh
  • Opini
  • Kesehatan
  • Lingkungan
  • Budaya & Religi
  • Advertorial
  • berita gosip artis terbaru
  • Info terkini
  • berita artis terbaru
  • tips kesehatan
  • Berita terbaru
  • tips&trik
  • krisdayanti
  • berita kecanduan gadget
Harita.idHarita.id
Pengubah Ukuran FontAa
  • Home
  • News
  • Daerah
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekonomi
  • Sosial
  • Pendidikan
  • Olahraga
  • Gaya Hidup
  • Tokoh
  • Opini
  • Kesehatan
  • Lingkungan
  • Budaya & Religi
  • Advertorial
Search
  • Home
  • Kanal
    • News
    • Daerah
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Ekonomi
    • Sosial
    • Pendidikan
    • Olahraga
    • Gaya Hidup
    • Tokoh
    • Opini
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Budaya & Religi
    • Advertorial
Sudah memiliki akun? Masuk
Ikuti KAMI
© 2026 darkslategrey-mongoose-970280.hostingersite.com. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com
Beranda » GEMARI Tolak Wilayah Tambang yang Berpotensi Ancam Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Jadi Sorotan
Advertorial

GEMARI Tolak Wilayah Tambang yang Berpotensi Ancam Ujung Kulon, Habitat Badak Jawa Jadi Sorotan

admin
Diterbitkan: 17 November 2026
Bagikan
4 Menit Baca
- Advertisement -
Ad image

BANTEN – Kebijakan penetapan Wilayah Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten menuai sorotan Yayasan Gerakan Masyarakat Lestari (GEMARI). Organisasi tersebut menyatakan penolakan terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Sikap tersebut muncul setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten.

Berdasarkan penelaahan awal terhadap informasi dan peta lampiran keputusan tersebut, GEMARI menemukan adanya penandaan wilayah perairan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama terkait kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem Ujung Kulon.

GEMARI menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi penetapan wilayah pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan masa depan lingkungan hidup dan keberlangsungan salah satu satwa paling langka di dunia.

“Jangan sampai negara sibuk menyelamatkan Badak Jawa, tetapi justru mengabaikan perlindungan terhadap rumah tempat satwa tersebut hidup,” demikian pernyataan GEMARI dalam siaran pers yang diterima, Senin (16/11/2026).

Baca Juga

Pangkas Waktu Tempuh, Program Bang Andra Sukses Gerakkan Roda Ekonomi Warga Desa Sukarame

Menurut GEMARI, Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan warisan ekologis bangsa yang memiliki tanggung jawab besar untuk dijaga. Kawasan tersebut merupakan habitat terakhir Badak Jawa sehingga setiap kebijakan pemanfaatan ruang di sekitarnya harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

Organisasi ini juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong penyelamatan Badak Jawa dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, di sisi lain, terdapat penetapan wilayah pertambangan yang menurut mereka masih membutuhkan penjelasan terkait kesesuaian ruang, potensi dampak lingkungan, dan perlindungan ekosistem.

Minta Menteri ESDM Evaluasi Kepmen WUP

Atas persoalan tersebut, GEMARI menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.

Pertama, menolak penetapan WUP pada wilayah yang terbukti mengancam ekosistem Ujung Kulon, termasuk kawasan konservasi, habitat Badak Jawa, dan wilayah penyangganya.

- Advertisement -
Ad imageAd image

Kedua, mendesak Menteri ESDM melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya pada wilayah yang berpotensi menimbulkan ancaman ekologis.

Ketiga, meminta pemerintah membuka seluruh informasi peta koordinat WUP, termasuk dokumen kajian, dasar penetapan, serta pertimbangan lingkungan yang digunakan.

Keempat, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan resmi mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Kelima, meminta penghentian proses perizinan pertambangan pada area yang terbukti bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi sampai persoalan tersebut diselesaikan secara hukum.

Keenam, mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.

Jangan Korbankan Ekosistem Demi Investasi

GEMARI menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup.

Menurut organisasi tersebut, kekayaan alam tidak semestinya hanya diukur dari potensi mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan.

GEMARI mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak justru mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, komunitas konservasi, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal persoalan penetapan wilayah pertambangan di Banten.

“Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah yang aman bagi Badak Jawa, bukan menjadi ruang yang dipertaruhkan atas nama investasi,” tegas GEMARI.

Dalam pernyataan penutupnya, GEMARI kembali menegaskan sikap penolakan terhadap kebijakan pertambangan yang terbukti mengancam kawasan konservasi dan ekosistem Ujung Kulon.

“Ujung Kulon bukan wilayah tambang! Badak Jawa bukan taruhan investasi! Selamatkan Ujung Kulon, lindungi Badak Jawa, jaga warisan alam Indonesia!”

Bagi GEMARI, menjaga kelestarian alam bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab moral dan sejarah yang harus diwariskan kepada generasi mendatang

- Advertisement -
Ad image
Bagikan Artikel Ini
Facebook Whatsapp Whatsapp Salin Tautan
Artikel Sebelumnya Kumala Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Kasus Musofa Jadi Alarm Serius
Artikel Berikutnya Agus Rasyid Pantau Panahan Porprov VII Banten, Optimistis Lahirkan Atlet Potensial
- Advertisement -
Ad imageAd image
TERKINI

DPR Bakal Turun Tangan Bahas Pemindahan Badak Jawa, Saan Mustopa Minta Semua Pihak Duduk Bersama

Agus Rasyid Pantau Panahan Porprov VII Banten, Optimistis Lahirkan Atlet Potensial

Kumala Pandeglang Tolak Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo, Kasus Musofa Jadi Alarm Serius

Cilegon Raih Emas Pertama di Porprov Banten 2026, Sepak Takraw Jadi Pembuka

Lepas 750 Atlet ke Porprov VII Banten, Robinsar Targetkan Cilegon Bawa Pulang Banyak Emas

- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image
Harita.id
Harita.id menyajikan berita terpercaya, aktual, dan berimbang tentang berbagai peristiwa serta perkembangan yang penting bagi masyarakat.
  • Redaksi
  • Tentang Kami
  • Pedoman Media Siber
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Disclaimer
  • Iklan

2016 © Harita.id. Designed with ❤︎⁠ by dezainin.com