BANTEN – Kebijakan penetapan Wilayah Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten menuai sorotan Yayasan Gerakan Masyarakat Lestari (GEMARI). Organisasi tersebut menyatakan penolakan terhadap penetapan wilayah usaha pertambangan yang dinilai berpotensi mengancam ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), termasuk habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Sikap tersebut muncul setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan di Provinsi Banten.
Berdasarkan penelaahan awal terhadap informasi dan peta lampiran keputusan tersebut, GEMARI menemukan adanya penandaan wilayah perairan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama terkait kemungkinan dampaknya terhadap ekosistem Ujung Kulon.
GEMARI menilai persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut administrasi penetapan wilayah pertambangan, tetapi juga berkaitan dengan masa depan lingkungan hidup dan keberlangsungan salah satu satwa paling langka di dunia.
“Jangan sampai negara sibuk menyelamatkan Badak Jawa, tetapi justru mengabaikan perlindungan terhadap rumah tempat satwa tersebut hidup,” demikian pernyataan GEMARI dalam siaran pers yang diterima, Senin (16/11/2026).
Menurut GEMARI, Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan geografis, melainkan warisan ekologis bangsa yang memiliki tanggung jawab besar untuk dijaga. Kawasan tersebut merupakan habitat terakhir Badak Jawa sehingga setiap kebijakan pemanfaatan ruang di sekitarnya harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.
Organisasi ini juga mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Di satu sisi, pemerintah mendorong penyelamatan Badak Jawa dan perlindungan keanekaragaman hayati. Namun, di sisi lain, terdapat penetapan wilayah pertambangan yang menurut mereka masih membutuhkan penjelasan terkait kesesuaian ruang, potensi dampak lingkungan, dan perlindungan ekosistem.
Minta Menteri ESDM Evaluasi Kepmen WUP
Atas persoalan tersebut, GEMARI menyampaikan enam tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, menolak penetapan WUP pada wilayah yang terbukti mengancam ekosistem Ujung Kulon, termasuk kawasan konservasi, habitat Badak Jawa, dan wilayah penyangganya.
Kedua, mendesak Menteri ESDM melakukan evaluasi dan peninjauan kembali terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya pada wilayah yang berpotensi menimbulkan ancaman ekologis.
Ketiga, meminta pemerintah membuka seluruh informasi peta koordinat WUP, termasuk dokumen kajian, dasar penetapan, serta pertimbangan lingkungan yang digunakan.
Keempat, mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan memberikan penjelasan resmi mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon.
Kelima, meminta penghentian proses perizinan pertambangan pada area yang terbukti bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan dan kawasan konservasi sampai persoalan tersebut diselesaikan secara hukum.
Keenam, mendesak Pemerintah Provinsi Banten mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam setiap kebijakan tata ruang dan pemanfaatan sumber daya alam.
Jangan Korbankan Ekosistem Demi Investasi
GEMARI menegaskan bahwa pembangunan ekonomi dan investasi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup.
Menurut organisasi tersebut, kekayaan alam tidak semestinya hanya diukur dari potensi mineral yang terkandung di dalamnya, tetapi juga dari keberlanjutan ekosistem, keanekaragaman hayati, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan.
GEMARI mengingatkan agar kebijakan pembangunan tidak justru mewariskan kerusakan lingkungan kepada generasi mendatang demi keuntungan ekonomi jangka pendek.
Organisasi tersebut juga mengajak masyarakat, organisasi lingkungan, akademisi, komunitas konservasi, dan insan pers untuk bersama-sama mengawal persoalan penetapan wilayah pertambangan di Banten.
“Ujung Kulon harus tetap menjadi rumah yang aman bagi Badak Jawa, bukan menjadi ruang yang dipertaruhkan atas nama investasi,” tegas GEMARI.
Dalam pernyataan penutupnya, GEMARI kembali menegaskan sikap penolakan terhadap kebijakan pertambangan yang terbukti mengancam kawasan konservasi dan ekosistem Ujung Kulon.
“Ujung Kulon bukan wilayah tambang! Badak Jawa bukan taruhan investasi! Selamatkan Ujung Kulon, lindungi Badak Jawa, jaga warisan alam Indonesia!”
Bagi GEMARI, menjaga kelestarian alam bukan sekadar pilihan, melainkan tanggung jawab moral dan sejarah yang harus diwariskan kepada generasi mendatang











