HARITA.ID – Jumát, 3 Juni 2022 silam, menerima audiensi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten di Pendopo Gubernur Banten Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima Curug, Kota Serang. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Muhadi dan jajaran, serta para Ketua DPC Apdesi se-Provinsi Banten.
Saat itu, Al Muktabar menyebut, pada dasarnya pembangunan bertumpu di desa atau kelurahan. Sebab, desa memiliki wilayah dan warga tempat pembangunan dilaksanakan.
Al Muktabar menjelaskan, salah satu mandatory Penjabat Gubernur Banten adalah penanganan stunting dan gizi buruk. ”Kita akan sangat fokus untuk masalah itu. Kalau itu kita tidak dengan benar, akan mengakibatkan lost generation,” terangnya.
Al Muktabar memaparkan, dalam penanganan stunting, pihaknya melakukan pendekatan pada tiga level. Pertama, charity atau memberikan bantuan makanan bergizi. Tujuannya, penderita stunting tumbuh dan berkembang dengan baik. Kedua, pemberdayaan keluarga dengan mengedukasi masyarakat untuk memberikan makanan bergizi. Selanjutnya, memberikan pembekalan berbagai macam usaha dan permodalannya. Pada level ketiga, pemberdayaan kelompok dengan memberikan konektivitas terhadap pembiayaan usaha. “Sehingga penyelesaian yang dilakukan komprehensif, berkelanjutan. Ini upaya maksimal,” ungkap Al Muktabar.
Gayung bersambut, Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten Muhadi menjelaskan di Provinsi Banten terdapat 1.238 desa. Apdesi mengaku siap mendukung Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam penanganan stunting, Al Muktabar memulai dari desa. Pada Tahun Anggaran 2022 ini, Pemprov Banten menggelontorkan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) sebesar Rp18,570 miliar. Anggaran tersebut sebagai Bankeu untuk 1.238 Pemerintahan Desa (Pemdes). Setiap Pemdes mendapatkan Bankeu sebesar Rp15 juta.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 978/Kep.271-Huk/2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022, penggunaan Bankeu untuk pemberian makanan penanganan stunting sebesar Rp5 juta dan untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa sebesar Rp10 juta. Pemdes diminta menyusun data stunting lengkap dengan nama dan alamat serta menyusun data kemiskinan ekstrim.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten Virgoyanti menjelaskan, sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala DPMD Provinsi Banten nomor 902/2667-DPMD/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa se-Provinsi Banten Tahun 2022, tujuan dan sasaran Bankeu adalah meningkatkan sarana dan prasarana Desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan meningkatkan SDM Desa. Dengan sasaran bantuan meliputi tersedianya sarana prasarana dan operasional Pemdes, tersedianya makanan tambahan dalam rangka penanganan stunting dan tersedianya data stunting dan kemiskinan by name by address. “Pemdes bisa memberikan informasi terkait data warga yang terdampak dan berpotensi stunting serta yang masuk kategori kemiskinan ekstrim,” ucapnya.
Selain dari desa, Al Muktabar juga melaksanakan penanganan stunting di daerah pulau terdepan dan terluar. Sabtu, 19 November 2022, melakukan menyalurkan Bantuan Sosial di pulau terdepan Provinsi Banten. Tepatnya, Pulau Tunda Kecamatan Tirtayasa dan Pulau Panjang Kecamatan Puloampel, Kabupaten Serang. Pemilihan pulau terdepan Provinsi Banten itu sekaligus untuk mengantisipasi gangguan pasokan kebutuhan pokok akibat gelombang laut.
Al Muktabar datang bersama Komandan Korem 064/Maulana Yusuf Brigjen TNI Tatang Subarna, Komandan Pangkalan Angkatan Laut Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin, Perwakilan Polda Banten, Komandan Kodim 0623/Cilegon Letnan Kolonel Infanteri Ari Widyo Prasetyo, Plt. Kepala BKKBN Provinsi Banten Dadi Ahmad Roswandi, Perwakilan Bank Indonesia, Perwakilan Basarnas, Kepala Bulog Serang, Perwakilan Bank Banten, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Banten. “Kita menyalurkan bantuan beras dan bantuan sosial lainnya. Jangan lihat besarannya, tapi kita sebagai satu kesatuan,” ungkap Al Muktabar.
Dalam kesempatan itu, Al Muktabar juga mengimbau dan titip pesan kepada para keluarga yang memiliki balita untuk menjaga dan merawat anak-anaknya dengan baik. Memberikan asupan makanan yang bernutrisi sehat serta menyajikan makanan dengan tampilan yang menarik bagi anak-anak. Hal itu dicontohkan langsung oleh dirinya bersama rombongan dengan makan telur rebus bersama anak-anak.
“Saya titip ke ibu-ibu untuk menjaga anak-anaknya serta kreatif mengolah ikan dan rumput laut untuk sumber nutrisi anak-anak. Saya yakin dari sini nantinya bakal tumbuh anak-anak yang menjadi pemimpin. Kita do’akan putra-putri dari sini nantinya sukses menjadi pemimpin. Jaga kesehatan untuk melanjutkan kehidupan yang sehat serta bergaya hidup sehat,” pesan Al Muktabar.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Aan Muawanah mengungkapkan, Bantuan Beras Perlindungan Sosial di Pulau Tunda disalurkan kepada 406 kepala keluarga, sedangkan di Pulau Panjang disalurkan kepada 941 kepala keluarga. Masing-masing mendapatkan bantuan beras seberat 10 kilogram.
Dijelaskan, penyaluran di Pulau Tunda dan Pulau Panjang merupakan penyaluran pertama Bantuan Beras Perlindungan Sosial. Pihaknya akan menyalurkan bantuan beras kepada 45.540 kepala keluarga di Provinsi Banten.
Dalam kesempatan itu, disalurkan juga bantuan sosial berupa bantuan bibit cabe, bantuan dapur sehat untuk atasi stunting, bantuan telur, susu, mainan untuk anak stunting, bantuan bebek petelur hingga bantuan pangan bergizi untuk anak berisiko stunting.
Sementara bantuan dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Baznas Pemprov Banten yang disalurkan berupa bantuan untuk anak kurang gizi Rp 1,5 juta kepada 30 anak, bantuan guru ngaji dan marbot Rp 500 ribu kepada 38 orang, bantuan usaha Rp 1 juta kepada 21 orang, beasiswa SD Rp 300 ribu kepada 30 anak, beasiswa SMP Rp 500 ribu kepada 20 anak, serta beasiswa SMA Rp 750 ribu kepada 10 anak. (ADV Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov Banten).
