TANGERANG, – Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKB H. Rahmat Bin Abdul Gani gelar reses masa persidangan ke-III tahun sidang 2019-2020 di Perum Griya Islam Desa Kresek, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang pada Senin, (31/08/2020).
Pada reses tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Tangerang Fraksi PKB H. Usman Abdul Gani, Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Tangerang, Ketua PAC PKB Kecamatan Kresek, Ketua PAC PKB Gunung Kaler, Ketua PAC Kronjo, Kader-kader, dan masyarakat yang lain.
Dalam reses tersebut, H. Rahmat Bin Abdul Gani menyerap beberapa aspirasi masyarakat dari 8 kecamatan yang termasuk pada Dapil 2 Kabupaten yaitu Kecamatan Kresek, Sukamulya, Gunung Kaler, Mauk, Mekarbaru, Sukadiri, Kronjo, dan Kemiri.
Adapun aspirasi tersebut diantaranya adalah belum maksimalnya bantuan dana sosial di bidang pendidikan di kampung-kampung (sekolah swasta, madrasah, pondok pesantren, dan majelis ta’lim), gaji untuk guru ngaji, mobil siaga untuk orang sakit, bantuan pembangunan mushola dan pondok pesantren, penambahan anggaran untuk rumah tidak layak huni, dan revitalisasi makam-makam wali yang belum diperhatikan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga meminta bantuan mesin las bengkel dan fasilitas pelatihan kerja.
“Aspirasi yang diserap hari ini banyak sekali ya mereka menginginkan tangan-tangan pemerintah turun langsung kepada warga masyarakat khususnya yang berdedikasi di bidang pendidikan yang belum tersentuh bantuan seperti guru ngaji majelis ta’lim, imam mushola dan iqobul di kampung-kampung,” tuturnya disela-sela reses.
Baca Juga
H. Rahmat berharap orang-orang yang berdedikasi tersebut dapat lebih diperhatikan langsung oleh tangan pemerintah. “Saya berharap guru ngaji diberikan bantuan tapi guru ngaji yang di kampung, usulan ini dari RT, RW, dan warga masyarakat,” harapnya.
Selain itu, ia juga meminta agar setiap bantuan-bantuan pemerintah untuk masyarakat dapat tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat di Desa.
“Jangan sampai bantuan gubernur atau bantuan apapun yang mengatur di atas tetapi sampai di bawah tidak merata. Kami ingin bantuan merata ke semua lapisan masyarakat,” pintanya.
Beliau juga menerima aspirasi dari masyarakat agar makam-makam wali tempat masyarakat berziarah dapat lebih diperhatikan dan didukung keberadaannya, serta beberapa bangunan umum masyarakat yang belum pernah mendapat sentuhan bantuan ke depannya dapat terdaftar dan menerima bantuan.
“Untuk pembangunan makam-makam wali yang tidak terdaftar pada pemerintah saat ini, masjid dan mushola serta guru ngaji di kampung yang belum terdata bantuan, pondok pesantren rombeng yang masih berupa bilik/kobong mohon dibantu, serta urtilahu atau rumah layak huni juga,” paparnya.
“Kalau sekarang gubernur sudah menganggarkan rumah layak huni 100 unit, ke depannya nanti 5000 unit,” tambahnya.
H. Rahmat juga berharap, aspirasi yang telah ditampung tersebut dapat terlaksana sampai akhir jabatan gubernur Wahidin Halim.
“Mohon usulan dari anggota DPRD ini dicatat dan mohon sampai akhir jabatan Gubernur Wahidin dapat terlaksana,” pungkasnya. (DM/red)
