SERANG – Lima pimpinan DPRD Banten resmi dilantik. Kelima nama tersebut yakni Andra Soni yang menjabat ketua dari partai Gerindra, Bahrum Wakil Ketua dari partai PDIP, Fahmi Hakim Wakil Ketua dari partai Golkar, Budi Prajogo Wakil Ketua dari partai PKS serta Nawa Said Dimyati Wakil Ketua dari partai Demokrat.
Setelah prosesi pelantikan selesai, seluruh anggota dewan langsung membahas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang sebelumnya sudah dimusyawarahkan masing-masing partai.
Setelah dilantik, Ketua dewan Andra Soni mengaku akan langsung bekerja, karena banyak pekerjaan rumah yang telah menunggu, salah satunya pengesahan APBD 2020 yang harus segera diketuk palu, mengingat waktu yang semakin dekat.
“Pengesahan APBD 2020 ini sangat krusial, dan akan kami lakukan secepatnya,” katanya seusai diambil sumpah di gedung DPRD Banten, Senin (30/9/2019).
Sebagai mitra Pemerintah Daerah (Pemda), DPRD Banten akan terus mengawal segala bentuk pembangunan demi kesejahterakan masyarakat. Bermula dari kebutuhan dasar masyarakat yakni kesehatan, yang menjadi salah satu program prioritas Pemprov Banten. Kami akan melakukan pengawasan dan terjun langsung ke masyarakat untuk memastikan program kesehatan yang digalakan Pemprov itu benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat luas.
“Karena kesehatan menjadi kebutuhan dasar. Masyarakat tidak akan sejahtera, manakala aspek kesehatannya belum terpenuhi. Oleh karena itu kami meminta kepada seluruh masyarakat Banten agar melaporkan kepada kami jika ada permasalahan terkait pelayanan kesehatan di masyarakat,” ujarnya.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, peningkatan layanan kesehatan terus kami lakukan, salah satu caranya menambahkan anggaran untuk kesehatan.
Disinggung masalah akses kesehatan dengan hanya menggunakan KTP seperti janji kampanyenya dulu, Andika belum bisa memastikan kapan akan bisa dilaksanakan, mengingat akan ada benturan dengan peraturan perundang-undangan BPJS.
“Kami sih inginnya dari tahun kemarin juga bisa diterapkan, akan tetapi ada peraturan perundang-undangan yang harus diselaraskan dengan program yang kami janjikan,” ujarnya.
Andika melanjutkan, hingga kini Pemprov masih melakukan komunikasi dengan kementrian, karena jika tetap dilaksanakan akan menjadi temuan suatu saat nanti.
“Kami menginginkan BPJS Kesehatan membenahi sistem pelayanannya dulu, mengingat sekarang kondisinya sedang defisit,” pungkasnya.
(Red)
