HARITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dibawah kepemimpinan Wali Kota Helldy Agustian memiliki banyak prestasi dan program yang menjadi rujukan Nasional, diantaranya menjadi pionir implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Bahkan, tidak main-main rombongan dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan Sulawesi Tengah (Sulteng) berbondong-bondong datang bareng ke Kota Cilegon untuk bersama-sama belajar implementasi KKPD.
Rombongan besar yang diterima di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon itu diantaranya dari Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Tebo, Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Bungo, Merangin, Batanghari, Muaro Jambi, Sorolangun dan Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sebelumnya, sejumlah kabupaten/kota juga telah datang untuk tujuan yang sama diantaranya Kota Semarang, Jambi, Bogor dan Kabupaten Majalengka.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas penerimaan Pemkot Cilegon terhadap kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam rangka mempelajari implementasi KKPD yang sudah diterapkan di Kota Cilegon.
“Kami datang bersama beberapa kabupaten/kota. Mohon maaf ini rombongannya banyak,” kata Sudirman sambil tersenyum mengawali sambutan pada acara Kunjungan Kerja (Kunker) di Aula Kantor BPKAD) Kota Cilegon yang belum lama ini di rilis oleh Diskominfo Kota Cilegon.
Tujuannya, tambah Sudirman, dalam rangka mempelajari implementasi KKPD sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI. “Kota Cilegon ini yang pertama yang merealisasikan KKPD. Prinsip dasarnya, kita ingin mulai belajar dalam rangka menindaklanjuti PMK dan kita harus menggunakan KKPD pada 2024,” tambahnya.
Dalam hal ini, Sudirman mengaku, pihaknya akan segera menyiapkan regulasi berupa Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Wali Kota (Perwal) atau Peraturan Bupati (Perbup) agar proses penerapan transaksi elektronik KKPD bisa segera dilakukan.
“Mudah-mudahan tahun ini (2023-red) kita sudah bisa menyiapkan regulasinya berupa Pergub di Provinsi atau Perwal dan Perbup di kabupaten/kota. Setelah itu kita sosialisasi dan pada tahun 2024 sudah mulai menerapkan sistem kerja KKPD,” akunya.
Kepala BPKAD Kota Cilegon Dana Sujaksani menyambut baik kedatangan rombongan kabupaten/kota dari Provinsi Jambi dan Sulteng.
“Selain dari kabupaten/kota dari Provinsi Jambi, ada juga dari Kota Kendari. Kita bersama-sama diskusi dan sharing terkait KKPD ini. Setiap daerah memiliki masalah dan tantangan yang berbeda,” ungkapnya.
Dijelaskan Dana, penerapan sistem KKPD merupakan amanat dari regulasi pemerintah pusat yang membutuhkan komitmen dari pimpinan daerah dan pihak perbankan.
“Sistem KKPD ini awalnya dimulai April 2023 di 5 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan ditarget tahun ini (2023-red) juga akan diterapkan disemua OPD. Untuk melaksanakan KKPD ini yang terpenting adalah komitmen pimpinan daerahnya, kemudian dari perbankan. Kita komunikasi intens dengan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dan pihak perbankan. Kita buatkan MoU (Memorandum of Understanding) kemudian melakukan sosialisasi kepada OPD-OPD,” jelasnya.
Sementara itu, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memberikan apresiasi dan menyambut baik kedatangan para pejabat pemerintah daerah dari kabupaten/kota di Provinsi Jambi dan Sulteng. Helldy juga menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa menerima langsung kegiatan Kunker tersebut karena tengah mengikuti agenda di Jakarta dan City Sanitation Summit di Bandung, Jawa Barat.
“Pada kesempatan ini, saya menyampaikan permohonan maaf tidak menerima langsung rombongan kabupaten/kota dari Provinsi Jambi dan Sulteng,” katanya. (Zar/Red)
