Jelang PPDB 2023, DINDIKBUD Cilegon Buka Aduan kepada PPDB 2023

HARITA.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon membuka layanan aduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023 di Kota Cilegon.
 
Hal itu disampaikan Sekretaris Dindikbud Kota Cilegon, Suhendi saat dihubungi, Senin 19 Juni 2023.
 
Dikatakan Suhendi, disediakannya aduan atau bantuan terkait PPDB tersebut untuk menerima informasi dan aduan dari masyarakat termasuk apabila terdapat kesulitan untuk mengakses sistem PPDB yang dilakukan secara daring atau online.
 
“Jadi kalau ada orang tua yang kesulitan mendaftarkan anaknya bisa datang kesini, karena di kita juga punya panitia. Untuk pengaduan, untuk help desk juga ada. Yang membantu untuk mendaftarkan misalkan orang tuanya gaptek dan sebagainya bisa ke Dindik, kita juga ada panitianya sendiri setiap hari standby selama pendaftaran,” katanya.
 
Diketahui, untuk pelaksanaan PPDB jenjang SD Negeri dimulai pada 19 hingga 22 Juni.
 
Terdiri dari 4 hari untuk pendaftaran yaitu 19, 20, 21, 22 Juni 2023, dan tanggal 23 untuk pengumuman di online.
“Jadi masa verifikasi berkas sampai tanggal 22. Karena online juga nanti untuk berkasnya tetap di cek keasliannya di sekolah yang dituju,” ujarnya.
 
Sedangkan untuk jenjang SMP Negeri pelaksanaan PPDB 2023 dibagi dua gelombang.
 
Untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan prestasi dibuka tanggal 19 hingga 21 Juni dan diumumkan tanggal 23 Juni hasilnya. Sedangkan untuk zonasi dibuka tanggal 26 Juni 2023.
 
“Jadi untuk SMP Negeri ada dua gelombang. Adapun untuk kuota persentasinya adalah zonasi 50 persen, perpindahan tugas orang tua 5 persen, afirmasi 15 persen dan prestasi 30 persen,” jelasnya.
 
Kemudian, ia mengungkapkan, pihaknya juga telah mensosialisasikan ke sekolah-sekolah melalui kepala sekolah.
 
Dimana PPDB tahun ini bakal diawasi oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten dan Aparat Penegak Hukum (APH).
 
“Kemarin kami diundang sama Ombudsman untuk koordinasi terkait pengawasan PPDB. Jadi Ombudsman juga akan turun. Dari pemerintah juga melalui BPMP akan turun jadi banyak yang mengawasi ditambah inspektorat juga,” ungkapnya.
 
Sementara itu, Kepala Dindikbud Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, saat ini di Kota Cilegon ada 149 SD Negeri dan 16 SMP Negeri.
 
Kemudian jika ada sekolah di wilayahnya kurang bagus sinyalnya, seperti di Batulawang dan Gunung Batur, masyarakat bisa langsung datang ke sekolahnya.
 
“Kita tetap menerapkan daring tetapi jika terkendala mungkin bisa langsung ke sekolah bisa dibantu. Pokoknya pelayanan tetap dibuat semudah mungkin,” ucapnya. (Zar/Red)