JAKARTA, HARITA.ID – Gubernur Banten Andra Soni meraih penghargaan sebagai Tokoh Katalisator Pembangunan Inklusif Daerah dalam ajang Detikcom Awards 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan sekaligus menekan ketimpangan sosial dan ekonomi.
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Direktur Transmedia Latif Harnoko kepada Andra Soni dalam acara yang berlangsung di Java Ballroom, The Westin, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026) malam.
Salah satu indikator yang menjadi perhatian adalah capaian rasio gini Provinsi Banten yang berada di angka 0,312 pada 2026. Angka tersebut menjadi gambaran tingkat ketimpangan pengeluaran masyarakat di daerah tersebut.
Usai menerima penghargaan, Andra Soni menyebut apresiasi tersebut sebagai bentuk pengakuan terhadap kinerja Pemprov Banten selama dua tahun terakhir. Ia menilai penghargaan itu sekaligus menjadi dorongan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, terutama dalam memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Kami berkomitmen menjalankan Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan,” ujar Andra Soni.
Untuk mewujudkan target tersebut, Pemprov Banten mengandalkan sejumlah program prioritas. Dua di antaranya adalah pembangunan infrastruktur jalan desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dan program Sekolah Gratis.
Program Bang Andra diarahkan untuk membuka akses wilayah perdesaan yang selama ini sulit dijangkau. Infrastruktur jalan diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, termasuk distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Pada 2025, program tersebut telah menjangkau 61 ruas jalan dan satu jembatan dengan total panjang lebih dari 71 kilometer.
Sementara pada 2026, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran sekitar Rp204 miliar untuk menangani 44 ruas jalan desa dan dua jembatan dengan total panjang 60,7 kilometer.
Pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki konektivitas, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk peningkatan kesejahteraan petani.
Di sektor pendidikan, Pemprov Banten menggulirkan program Sekolah Gratis untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Program ini menyasar SMA, SMK, Sekolah Khusus (SKh) swasta, hingga Madrasah Aliyah (MA).
Andra Soni mengatakan, kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah daerah agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan.
“Ini adalah langkah Pemprov Banten untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak kita agar dapat melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi,” katanya.
Berdasarkan data Pemprov Banten, pada tahun ajaran 2025/2026, program Sekolah Gratis telah menjangkau 801 SMA, SMK, dan SKh swasta dengan total 60.705 siswa penerima manfaat.
Program tersebut berlanjut pada tahun ajaran 2026/2027 dengan cakupan 782 sekolah dan 59.697 siswa. Pada 2026, kebijakan itu juga diperluas kepada 10.000 siswa Madrasah Aliyah.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari strategi Pemprov Banten dalam mendorong pembangunan yang lebih merata. Sebelumnya, pemerintah provinsi juga menerima Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan pembiayaan pembangunan daerah.
Andra Soni menegaskan, pembangunan desa harus menjadi perhatian utama agar potensi ekonomi masyarakat dapat berkembang dan tidak tertinggal dari wilayah perkotaan.
“Kami meyakini desa harus terus diberdayakan agar potensinya berkembang optimal, sehingga kesenjangan antara desa dan perkotaan dapat semakin kita perkecil,” pungkasnya.
Penghargaan Detikcom Awards 2026 tersebut menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap arah kebijakan pembangunan Pemprov Banten. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai program tersebut benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga ke tingkat desa.
(Red*)











