CILEGON-Pemerintah Kota Cilegon berencana menambah kamera pengawas atau CCTV di sejumlah wilayah yang dinilai rawan kriminalitas. Salah satu lokasi yang menjadi prioritas pemasangan kamera tambahan adalah Jalan Lingkar Selatan (JLS).
Penambahan CCTV tersebut ditujukan untuk mencegah pencurian kabel sekaligus melindungi aset milik pemerintah daerah, terutama di kawasan yang minim penerangan.
Wali Kota Cilegon Robinsar mengatakan, rencana tersebut menjadi bagian dari kerja sama Pemkot Cilegon dengan Polres Cilegon dalam mengintegrasikan sistem CCTV milik pemerintah daerah dengan pusat pemantauan kepolisian.
Hal itu disampaikan Robinsar seusai penandatanganan perjanjian kerja sama antara Polres Cilegon dan Pemkot Cilegon di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, Kamis (19/11/2026).
“Kami sudah merencanakan titik CCTV terhadap wilayah yang rawan kriminalitas. Penambahan CCTV itu menyasar ke lingkungan. Memang rencana penambahan ada di JLS terhadap kabel-kabel yang sering hilang dan untuk mengamankan aset juga di titik-titik gelap,” ujar Robinsar.
Sementara itu, Kapolres Cilegon AKBP Andika Adi Pradana mengatakan, integrasi CCTV diharapkan dapat membantu kepolisian meningkatkan pengawasan dan menekan tindak kriminalitas di wilayah Kota Cilegon.
Menurut Andika, pengawasan akan diarahkan untuk mengantisipasi pencurian kabel serta kejahatan 3C, yakni pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).
“Tujuan utama Polri untuk menekan kejahatan yang sedang marak, seperti pencurian kabel, terus 3C juga, curat, curas, dan curanmor,” kata Andika.
Dia menjelaskan, cakupan pemantauan CCTV akan meliputi sejumlah jalur strategis, mulai dari kawasan pelabuhan, Ciwandan, Cibeber hingga perbatasan Kota Cilegon dengan Kabupaten Serang.
Untuk mendukung pelaksanaan integrasi tersebut, Polres Cilegon akan berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon.
Selain untuk memantau situasi keamanan, rekaman CCTV juga dapat dimanfaatkan sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum.
Adapun untuk penindakan pelanggaran lalu lintas, kepolisian akan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. (AH)











