HARITA.ID – Rencana Pj Gubernur Almuktabar yang ingin mengadakan pengadaan kendaraan dinas baru berbasis baterai dilingkungan Pemerintahan Provinsi Banten mendapat protes dari berbagai kalangan aktivis pemuda di Banten.
Nandi Aktivis PII Banten berpendapat bahwa dalam pembangunan di Banten, seharusnya Pemprov Banten memperhatikan skala prioritas pembangunan yang berdampak secara langsung kepada kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Banten seharusnya tidak latah dalam mengelola APBD yang ada. Harus lihat betul kebutuhan masyarakat yang ada dibawah. Apakah betul sarana dan infrastruktur di Banten sudah sesuai dan merata” ungkap Nandi.
Aktivis yang biasa disapa Nandi ini mengutarakan lebih lanjut bahwa seharusnya penggunaan APBD lebih ditekankan kepada kebutuhan yang mendasar di masyarakat seperti pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja.
“Saya tidak menolak pembelian kendaraan dinas berbasis baterai, tapi harus direncanakan dengan matang. Jangan sampai karena PJ Gubernur Banten latah lupa dimasyarakat masih banyak kekurangan dan perlu perhatian lebih dari pemerintah.” Tegasnya.
Baca Juga
Nandi berharap agar para legislator yang ada di Provinsi dapat mengevaluasi betul apakah keinginan PJ Gubernur Banten sudah sesuai dengan arah pembangunan Banten atau hanya ingin terlihat seakan peduli terhadap lingkungan tapi menghamburkan uang rakyat untuk kepentingan beberapa golongan saja.
“Jangan sampai uang rakyat dipakai untuk memenuhi hasrat beberapa kelompok pegawai saja. Banten bukan hanya Tangerang dan Serang, masih ada Lebak dan Pandeglang” tutupnya. (Zar/Red)
