HARITA.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia menyatakan Pemerintah Provinsi Banten berada di posisi ke 4 sebagai Pemerintah Daerah yang memiliki realisasi e-Purchasing tertinggi di Nasional. Realisasi e-Purchasing Provinsi Banten di awal tahun 2023 sampai dengan 15 September 2023 berada di bobot persentase 25.88%.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hendar Prihadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK) pada Pemerintah Daerah yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro.
E-Purchasing sendiri merupakan tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem e-katalog yang diselenggarakan dan dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Secara Nasional overview capaian kinerja pengadaan barang dan jasa produk tayang di e-Katalog per 16 september 2023 mencapai 6,3 juta produk dan mampu menghasilkan Nilai transaksi di e-Katalog sebesar Rp.137,9 Triliun,” ungkap Hendar Prihadi.
Menduduki posisi ke 4, Provinsi Banten juga didukung oleh realisasi e-purchasing di Kabupaten/Kota. Kota Tangerang Selatan berada di posisi ke 3 realisasi e-Purchasing Pemerintah Kota se Nasional dengan bobot persentase 21.50% dan Kota Tangerang Selatan juga berada pada posisi ke 4 berdasarkan rupiah sebesar Rp 554.44 Miliar.
Dalam kesempatan ini Penjabat (PJ) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan asas efektif, efisien dan akuntabel dalam menjalankan sebuah tanggung jawab.
“Artinya dengan keberhasilan ini masih ada yang lebih progresif. Ini merupakan langkah nasional yang telah dan terus kita upayakan semaksimal mungkin sebagai bentuk tanggung jawab kita,” ungkap Al Muktabar seusai mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi (UMKK) secara Virtual, di Ruang Rapat Gubernur, KP3B, Kota Serang, Senin 18 September 2023.
Ia menambahkan, dalam realisasi e-Katalog ini juga perlu dilakukan sebuah kolaborasi berbagai pihak. Dengan menjunjung asas akuntabilitas, ia berharap e-Katalog ini mampu diakses oleh masyarakat luas.
“Dan saya juga mengimbau untuk kita semua agar masyarakat baik pengusaha atau aparatur Pemerintah mampu menggunakan e-Katalog yang terbuka bagi semua,” ungkapnya.
“Dengan mengedepankan produk lokal UMKM, produk dalam negeri dan itu semua adalah hasil evaluasi Kementerian/Lembaga dan kita melaksanakannya,” lanjutnya.
Sementara, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Banten Seorjo Seobiandono menyampaikan progres jumlah etalse e-Katalog lokal Provinsi Banten sampai dengan bulan September 2023 telah tersedia 50 etalase.
“Nah katalog kita pada bulan Maret 2022 hanya memiliki 10 etalase, namun sampai bulan September 2023 kita sudah bisa menambahkan 40 etalase baru yang menjadikan kita mempunyai 50 etalase,’” jelasnya.
Ia menyampaikan, produk yang ditayangkan di ekatalog sebanyak 61,4% merupakan produk UMKM kecil. Dimana, jumlah produk yang tayang pada katalog lokal Provinsi Banten pada Bulan September 2023 mencapai 62.834 penayangan.
“Jumlah penyedia di katalog kita paling banyak UMKM, dan beberapa dari Non-Umkm. Dimana jumlahnya sudah sampai 3.551,” jelasnya.
Seorjo mengungkapkan, jumlah nilai transaksi e-Purchasing Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2023 per 18 September 2023 sebesar Rp 1,55 Triliun. Meningkat pesat dibanding total nilai transaksi pada tahun 2022 yang senilai Rp50,1 miliar. (Zar/Red)
