HARITA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar hadiri seminar nasional strategi perlindungan kawasan Pulau Jawa melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) di Grand Ballroom Hotel Indonesia Jakarta, Rabu 10 Januari 2024.
Al Muktabar mengatakan sesuai dengan regulasi Pemerintah Provinsi Banten serta kewenangan Pemerintah Provinsi terhadap 12 mil laut pihaknya hingga saat ini banyak melakukan kerja sama multipihak, pengaturan kawasan pantai dan pesisir laut. Hal itu telah menjadi program kerja agar mengurangi dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Dampak yang dirasakan masyarakat salah satunya merupakan perubahan iklim seperti gelombang tinggi, ombak dan arus kuat yang dapat menyebabkan abrasi, banjir rob, rusaknya fasilitas wisata serta berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh sebab itu, dirinya mengaku seminar nasional ini sangat penting bagi Provinsi Banten.
“Oleh karenanya pembahasan tentang tanggul pantai maupun tanggul laut menjadi suatu hal yang penting bagi Provinsi Banten”, ungkapnya.
Wilayah Provinsi Banten yang termasuk ke dalam wilayah Pantai Utara (Pantura) merupakan kawasan pariwisata dan kawasan pertumbuhan ekonomi juga padat penduduk yang perlu bersinergi kepada semua pihak terutama terhadap daya dukung lingkungan, sehingga lingkungan itu menjadi produktif serta meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
“Aktivitas lahan dan kawasan Pantura di Provinsi Banten perlu kita sinergikan”, pungkas Al Muktabar.
Seminar Nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian RI berkolaborasi dengan Universitas Pertahanan salah satunya melakukan pembahasan upaya perlindungan yang lebih masif terhadap kawasan Pantura dan Pulau Jawa sebagai opsi pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut (Giant Sea Wall) untuk menjadi upaya mitigasi jangka panjang yang tidak hanya untuk perlindungan berlapis dari ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah namun juga penyediaan air bersih lepas pantai, peningkatan konektivitas antar wilayah dan pengembangan kawasan baru di daerah pesisir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Pulau Jawa menjadi salah satu kontributor terbesar dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional mencapai 57,12%. Angka tersebut sekaligus memperlihatkan Pulau Jawa sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi secara spasial. Di samping itu Pulau Jawa juga masih harus menghadapi sejumlah tantangan daya dukung dan daya tampung seperti ancaman erosi, abrasi, banjir, penurunan permukaan tanah (land subsidence) di sepanjang daerah Pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa yang terpantau bervariasi antara 1-25 cm per tahun, serta kenaikan permukaan air laut sebesar 1-15 cm per tahun di beberapa lokasi.
“Studi JICA pertumbuhan di kawasan Pantura 20% dari GDP Indonesia dengan kegiatan industri, perikanan, transportasi, dan pariwisata. Jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta, jadi yang terdampak 50 juta orang. Nah, tentu tidak hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrastruktur tetapi juga kelangsungan hidup masyarakat,” ungkapnya.
Beragam ancaman yang mengintai kawasan Pantura Jawa tentu akan mempengaruhi keberlangsungan aktivitas ekonomi dan meningkatkan potensi bencana bagi jutaan penduduk yang berdiam di daerah tersebut.
Selain itu, fenomena degradasi di Pantura Jawa yang tidak tertangani diperkirakan juga akan mengancam keberadaan dari 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus, 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, serta berbagai infrastruktur logistik nasional seperti bandara, jalur kereta api, hingga pelabuhan.
“Dengan seminar ini mudah-mudahan bisa di kick-off supaya ini skalanya bisa kita perbesar dan lebih masif lagi dan ini program yang sifatnya transformatif,” pungkasnya. (Zar/Red)
