SERANG – Ketua DPRD Banten Andra Soni, Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten M Nawa Said Dimyati, dan Komisi V DPRD Banten bersama Sekretaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar, beserta Pimpina Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menggelar rapat koordinasi penanggulangan bencana tanggap darurat banjir dan tanah longsor di Provinsi Banten tahun 2020, di ruang rapat BPBD Provinsi Banten, Rabu (08/01/2020).
Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Banten Andra Soni menyampaikan, bahwa dirinya sudah meninjau langsung ke lokasi bencana pada tanggal 2 Januari 2020. Ia mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang sudah ikut serta membantu penanganan bencana tersebut.
Ia menyampaikan, bahwa saat ini pemerintah masih gagap serta hanya sekedar memiliki rasa empati terhadap para korban. Oleh karenanya perlu adanya upaya konkrit dari OPD terkait untuk penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Provinsi Banten.
“Kita ini masih gagap bencana, serta masih lemah terkait data bencana. Oleh karena itu perlu adanya upaya konkrit yang terintegrasi sehingga penanganan bencana akan lebih efektif. Saya juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang sudah ikut membantu,” ucapnya.
Andra juga meminta kedepan Pemprov Banten melalui BPBD Provinsi Banten membuat pusat data terpadu penanganan bencana sehingga upaya yang dilakukan akan lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, Andra Soni juga menilai bahwa saat koordinasi penanganan bencana masih lemah dan harus lebih ditingkatkan lagi.
Baca Juga
“Kita juga tidak punya Buper stok dalam penanganan bencana, jika ada data terpadu maka contohnya pakaian layak pakai yang sudah sangat banyak kita bisa stop. Kita arahkan agar donasi ke bantuan lain. Selain itu koordinasi tidak hanya dengan OPD tetapi juga dengan relawan atau organisasi lain perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Ditempat yang sama, anggota komisi Komisi V DPRD Banten Drs.Iip makmur meminta kepada Sekda Banten agar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dialokadikan untuk pembangunan jembatan darurat. Karena menurutnya, saat ini masyarakat terdampak banjir khususnya di Kabupaten Lebak sangat membutuhkan jembatan darurat sebagai akses evakuasi masyarakat.
Ia juga mengusulkan agar para kepala daerah menekan para pengusaha untuk mengeluarka dana CSR untu bantuan bencana. Hal ini menurutnya sangat mungkin dilakukan oleh kepala daerah sehingga sumber pembiayaan pemulihan pasca bencana akan lebih banyak.
“Saya minta kepada pak sekda agar dana BTT digunakan untuk pembanguna jembatan darurat. Karena ini yang sangat urgent dan dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu juga kenapa tidak kita minta kepada perusahaan agar menggulirkan CSR untuk penanganan bencana,” tandasnya. (DM/red)
