CILEGON – Pengguna jasa penyeberangan di lintasan merak-bakauheni seharusnya diberikan kebebasan dalam pembelian tiket penyeberangan karena sistem yang diterapkan pihak ASDP saat ini secara online belum maksimal.
Hal tersebut dikatakan Ketua Indonesian National Ferryowners Association (INFA), Cabang Merak Asir Muhammad, pihaknya mengeluhkan penerapan system online kepada seluruh pengguna jasa penyeberangan, termasuk supir angkutan barang. Hal itu karena tidak semua sopir angkutan dan penumpang memiliki fasilitas handphone android untuk pemesanan tiket secara online. Akbitanya, supir angkutan kebingunan setiap kali pemesanan tiket.
“Kenapa kebijakan online ini harus dipaksakan. Kan tidak semua pengguna jasa penyeberangan itu memiliki fasilitas handphone android untuk memesan tiket online,” katanya kepada wartawan, kamis (16/04/2020).
Pihaknya juga mengeluhkan adanya tambahan biaya adminitrasi bank sebesar Rp 3 ribu rupiah dan biaya adminitrasi koperasi Rp 2 ribu rupiah karena hal itu dinilai tidak masuk akal.
“Adanya biaya tambahan dan itu sangat memberatkan, alasannya juga tidak tepat untuk adminitrasi bank dan koperasi, hal itu harus dikaji ulang,” ungkapnya.
Asir memaparkan, adanya penerapan sistem tiket online seluruhnya bagi penguna jasa penyeberangan harus dikaji kembali. Pasalnya, secara infrastruktur di pelabuhan sendiri masih minim, termasuk tiket juga belum bisa dipesan disejumlah minimarket atau penjualan online lainnya. Hal itu terlihat dari masih banyaknya antrian kendaraan truk dan kendaraan umum di loket.
“Kalau semua kaku dan dipaksakan, sementara masyarakat terutama para sopir truk belum siap. Termasuk sejumlah infrastruktur juga dinilai belum siap. Apakah ini tidak menjadi perhatian kita semua. Bahwa sebenarnya dengan memaksakan pembelian tiket secara online ini bahwa sebenarnya kita menciptakan ancaman Penyeberangan Merak Bakauheni itu sendiri. Maka dari itu, berikan kebebasan untuk para calon pengguna jasa di Pelabuhan Merak,” paparnya.
Selain itu, adanya pemberlakukan sistem online terpadu, juga diprediksi akan berdampak kepada perusahaan pelayaran karena kakunya sistem online. Tujuan dibuatnya tiket terpadu adalah untuk menjaga stabilitas serta tidak terjadi perang harga, dua hal pokok inilah yang menjadi tiket terpadu, sehingga tidak ada perang harga masing-masing perusahaan.
“Tapi kalau justru menjadi kesulitan bagi pengguna jasa, apa yang bisa dilakukan dan menjadi value bagi masyakat dan perusahaan pelayaran. Kalau model ini terus dilakukan (pemaksaan tiket online). Bagaimana kalau pada akhirnya masing-masing perusahaan pelayaran akan menjual tiket masing-masing,” tukasnya. (DM/red)
