Lebak – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memutuskan untuk tidak melanjutkan program jaring pengaman sosial (JPS) berupa bantuan sosial tunai (BST) kepada masyarakat di tahun 2021. Demikian dikatakan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak, Budi Santoso.
Budi menjelaskan, tidak adanya alokasi bantuan sosial (Bansos) di tahun 2021 mendatang akibat keterbatasan anggaran menjadi alasannya.
“Untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten tidak kami lanjutkan, karena anggarannya yang terbatas, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat turun Rp98 miliar,” ujar mantan Asisten Daerah (Asda) II Setda Lebak.
Untuk diketahui,ujar Budi, untuk bantuan permodalan bagi 3.741 pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nilainya Rp1 juta akan disalurkan pada bulan ini.
“Tahun ini terakhir semuanya, untuk UMKM bulan Desember biaya untuk memulai usaha sebesar Rp1 juta per UMKM,” jelas Budi.
Baca Juga
“Budi menyebutkan, Pemkab Lebak telah menggarkan sebesar Rp104,8 miliar untuk bansos tunai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di tahun 2020. Itu sudah termasuk dengan anggaran penunjang JPS seperti verifikasi validasi data penerima, pendampingan aparat penegak hukum (APH), distribusi dan lain-lain yang dialokasikan Rp3,5 miliar lebih, namun terealisasi Rp1,7 miliar.
“Untuk tahun 2021 Pemkab Lebak menyiapkan anggaran Rp18 miliar dari BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan dan penegakan Perbup. Itu belum termasuk di kegiatan dinas teknis yakni Dinas Kesehatan dan Satpol PP,” terang Budi.
(Dm.red)
