SERANG — Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) 17 Kota Serang dibawah Yayasan Pendidikan Rachmatoellah Sidik di kabarkan ada oknum Kepala Tata Usaha (TU) yang diduga menahan Ijazah Asli Siswi berinisial (RT) yang baru lulus beberapa bulan lalu tahun 2021 lantaran ada tunggakan sekolah. Padahal, wali siswa sudah menghadap dan melakukan negosiasi di ruang TU SMKS 17 Kota Serang namun Gagal, lantaran uang tunggakan sebesar 3.565.000,- harus dibayar Lunas, Rabu (27/10/2021).
Wali Siswa Jack, kepada awak media, mengatakan, bahwa hari ini sudah menghadap dan negosiasi dengan Kepala TU SMKS 17 Kota Serang Heldi, terkait ijazah anaknya berinisial (RT) yang masih berada di sekolah lantaran masih ada tunggakan sebesar 3.565.000.
“Saya menghadap dengan Kepala TU di saksikan rekan saya, sambil memohon kepada pak Heldi. Pak saya memohon ijazah anak saya dikeluarkan untuk keperluan melamar pekerjaan,” katanya.
Namun menurut wali murid, negosiasi tersebut Gagal walau memohon Foto Copy yang sudah di legalisir. Tetapi ijazah asli tidak bisa diberikan alias ditahan.
Dan menurutnya bisa diberikan tapi harus masuk cicilan serta angsuran dulu sebesar 1 juta rupiah dan sisanya bisa angsuran dengan di buatkan perjanjian.
Dalam mengajukan opsi yang ke dua, yaitu permohonan kebijakan dari tunggakan sebesar 3.565.000,- harus bayar berapa? yang penting ada keringanan dan kebijakan.
Namun tetap saja Gagal lantaran harus di sampaikan dulu dengan Kepala Sekolah hasilnya nanti dikabarin.
Sementara, oknum Kepala TU Heldi yang diduga menahan Ijazah saat ditemui awak media, mengatakan ini keputusan pihak sekolah jika ada tunggakan yang belum lunas.
“Ijazah tidak bisa diberikan ke siswa, atau bayar dulu 1 juta rupiah nanti saya kasih Foto Copy Ijasah yang sudah di Legalisir. Kan bisa untuk keperluan melamar pekarjaan, dan sisanya bisa diangsur tapi harus dibuatkan Perjanjian,” katanya.
Adapun wali siswa memohon supaya ada kebijakan dari tunggakan tersebut ternyata tidak bisa diambil keputusan sekarang. Akan tetapi akan disampaikan ke Kepala Sekolah dahulu.
Dari negoisasi terkabarkan ke wali siswa, besaran beberapa kebijakan tersebut biasanya tidak besar, dikarenakan sekolah memerlukan banyak anggaran untuk operasional. (Dm)
