HARITA.ID – Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) III Pemuda Muhammadiyah Banten. Pemuda Muhammadiyah Wilayah Muhammadiyah Provinsi Banten Akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Musywil) Pemuda Muhammadiyah yang ke 6.
Dalam Musywil ke 6 itu sendiri,PW Pemuda Muhammadiyah memberikan catatan buruk kepada Pemprov Banten agar bisa melakukan kinerjanya dengan transparansi dan lebih pro terhadap kesejahteraan masyarakat kecil.
Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Provinsi Banten Mufrod Thama mengatakan bahwa agenda Rapimwil yang ke 3 merupakan Pra Musywil yang ke 6. Untuk itu musywil yang ke 6 merupakan agenda organisasi yaitu mencari pemimpin di pemuda muhammadiyah untuk kemajuan Banten.
PW Pemuda Muhamamdiyah Provinsi Banten,Mufrod Thama, meminta Pemerintah Provinsi Banten menjalankan roda pemerintahan yang akuntabel, demokratis dan transparan.
“Kami PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Banten minta Pemprov Banten agar melakukan kinerjanya dengan transparansi dan demokratis. Hal tersebut masih banyak yang dinilai oleh kami kurangnya transparansi kebijakan Pj Gubernur Al Muktabar,”ucap Mufrod Thama.
Lebih lanjut, Kata Mufrod Thama pihaknya mendorong kepada pemerintah provinsi Banten untuk bisa mengatasi ketimpangan dan Kesenjangan sosial ekonomi pada masyarakat Banten.
“Dimasa kepemimpinan Pj Gubernur Al Muktabar masih banyak kesenjangan ekonomi masyarakat Banten. Terutama tidak mampu mengatasi kenaikan harga stok pangan di Banten,”ucapnya.
Mufrod juga, mendorong pemprov Banten untuk mengkaji perizinan perusahaan tambang yang banyak merugikan lingkungan dan masyarakat Banten.
“Kami dari pengurus PW Pemuda Muhammadiyah Provinsi Banten memilai banyaknya masyarakat yang mengeluh akibat dari perusahaan tambang. Di tambah lagi tidak ada SOP yang jelas dari Pemprov. Sehingga mengakibatkan kerugian yang sangat fatal terhadap lingkungan,”ungkapnya.
Diakhir, Mufrod juga Mendesak pemprov Banten untuk membuat kebijakan yang pro terhadap rakyat kecil petani, nelayan dan buruh (Mustadafin).
“Diakhir saya juga menegaskan dan mendorong kepada Pemprov Banten untuk bisa melakukan kinerjanya yang notabenya benar benar dirasakan oleh masyarakat. Terutama kepada petani nelayan maupun buruh,”tandasntya. (Zar/Red)
