HARITA.ID – Badan Pendapatan Keuangan Asli Daerah (BPKAD) Kota Cilegon kumpulkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya meningkatkan pelayananya terhadap Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Untuk diketahui kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian di dampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin dan seluruh Kepala OPD dan kasubag keuangan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Kepala BPKAD Kota Cilegon Dana Sukjani mengatakan, pihaknya melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada semua Organisasi Perangkat Daerag (OPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon.
Terlebih, kata Dana, dalam kegiatan bimbingan teknis ini melibatkan dari seluruh bagian keuangan di semua Dinas atau OPD yang ada di Kota Cilegon,apalagi kegiatan ini merupakan komitnen Pemkot khususnya kepada BPKAD dalam meningkatkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
“Nah makanya hari ini kita selenggarakan bimbingan teknis ke semua OPD baik itu dari kasubag keuangan, dan bendahara pengeluaran dalam rangka mempersiapkan KKPD di Kota Cilegon,” kata Dana kepada awak media, Senin 26 Febuari 2024.
Dana mengungkapkan, dari kegiatan peningkatakan KKPD yang telah dilakukan di tahun 2023 kemarin, terdapat 5 OPD yang sudah mengoptimalkan, namun kendati hal tersebut, akan ia genjot di tahun 2024 dalam peningkatan KKPD.
“Jadi kalau kemarin kita masih melaksanakan di 5 OPD, seperti di BPKPAD, Bappeda, Setda, Dindik,DPAD. Maka di tahun ini semua OPD harus melaksanakan KKPD. Maka kami mengundang narasumber dari kemendagri untuk menjelaskan dinamikanya seperti apa sih,” ujarnya.
Menurut Dana, dari tamu yang sudah ia terima sekitar puluhan daerah di Indonesia, terdapat beberapa wilayah Kota dan Kabupaten hingga provinsi mengalami persoalan perbedaan tanggapan soal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Karena sejauh ini yang kita terima tamuny sekitar 66 daerah ini beda beda masalahnya. Contoh, di Kota Bogor seperti apa, Sulawesinya kadang kadang bank RKUDnya tidak siap atau provinsinya tidak setuju dengan RKUD yang ada. Jadi masanya yang berfariasi,” paparnya.
Dijelaskan Dana, dari narasumber yang di undang oleh BPKAD ini mengatakan bahwa masih banyak persoalan dinamika.
Untuk itu, dari keterangan narasumber mengundang dari Kemendagri agar bisa memberikan pelayanan secara intensif terlebih peningkatan KKPD.
“Inilah KKPD dengan segala dinamikanya yang kita ikuti. Nah yang paling penting itu adalah yang paling paham itu adalah semua bendahara pengeluaran sebagai pelaksana teknis KKPD itu yang paling penting,” tuturnya. (Zar/Red)
