HARITA.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, digitalisasi untuk memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten saat ini terus melakukan evaluasi layanan digital untuk terintegrasi.
Hal itu diungkap Al Muktabar usai menghadiri SPBE Summit dalam rangka Peluncuran Govt-tech Indonesia di Istana Negara Jakarta, Senin (27/5/2024).
“Arahan Bapak Presiden bahwa digitalisasi harus terintegrasi. Bahkan tadi diluncurkan Ina Digitalisasi. Merupakan upaya dalam rangka jalan tol untuk percepatan pelayanan yang merupakan bagian tata kerja birokrasi,” ungkapnya.
Dikatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan bahwa aplikasi menjadi jawaban yang mempercepat dan mempermudah pelayanan.
“Ini menjadi komitmen kita, Pemprov Banten, terhadap upaya integrasi digitalisasi itu. Kita akan patuh dengan apa yang telah digariskan,” tegas Al Muktabar.
“Pemandu teknisnya adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” tambahnya.
Dijelaskan, Pemprov Banten saat ini sudah dan sedang melakukan evaluasi semua platform digital yang ada untuk bisa diintegrasikan. Merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi.
“Termasuk untuk memberikan layanan sebesar-besarnya kepada masyarakat,” ucap Al Muktabar.
“Aplikasi yang terintegrasi dipandu oleh pemerintah. Kita akan menyesuaikan kepada panduan aplikasi itu di samping kita menggunakan masa transisi. Di masa ini, prinsip penghematan harus sudah dilakukan,” tambahnya.
Masih menurut Al Muktabar, kalau dihitung, aplikasi di Provinsi Banten sudah cukup efisien. Di antaranya penggunaan SIPD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja, hingga pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan e-katalog.
“Itu format-format platform digital yang sudah kita upayakan untuk semakin efisien, mudah, dan cepat,” ungkapnya.
Dijelaskan, transparansi pada digitalisasi dalam hal-hal tertentu bisa diakses oleh masyarakat sebagai bagian dari pemenuhan asas transparansi. Agenda digital juga memandu untuk terukur, terhitung, dan terjumlahkan secara kuantitatif.
“Atas langkah-langkah itu, terjawablah upaya kita dalam membangun transparansi dan akuntabilitas. Tentu harapannya akan efektif, efisien. Karena dengan panduan digital, hal-hal yang berulang akan lebih cepat,” pungkas Al Muktabar.
Sebagai informasi, Presiden RI Joko Widodo membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mendorong perkembangan layanan digital di setiap instansi pemerintah.
Presiden Jokowi menitipkan pesan agar semua Kementerian dan Lembaga (K/L) serta pemerintah daerah saling mengintegrasikan aplikasi, data, dan layanannya. Kesederhanaan dalam pelayanan dapat berdampak pada masyarakat.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional mengklaim hadirnya GovTech akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai kemudahan.
Pada acara SPBE Summit 2024, terdapat pemberian apresiasi bagi instansi pemerintah yang berhasil mencapai nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik dalam rangkaian acara tersebut. Juga dilaksanakan penandatanganan komitmen pimpinan instansi Kementerian/Lembaga yang bertanggung jawab atas layanan SPBE prioritas. (Zar/Red)
