SERANG, – Menyikapi berbagai perkembangan dewasa ini, termasuk kenaikan tingkat inflasi di berbagai belahan dunia, Presiden RI Ir. Joko Widodo memberikan arahan bahwa Kkita tidak boleh bekerja secara rutinitas dan standar, harus lebih ekstra karena situasi yang dihadapi sedang tidak normal.
Demikian arahan Presiden Ir. Joko Widodo dalam sambutan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi di Istana Negara yang diselenggarakan secara hybrid pada 18 Agustus 2022.
Presiden juga meminta agar Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk terus memperkuat sinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Nasional/Daerah (TPIN/TPID) dalam mengendalikan inflasi, terutama akhir-akhir ini berkaitan dengan inflasi pangan dan inflasi angkutan udara.
Presiden meminta Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN untuk mengendalikan inflasi angkutan udara di tengah masih tingginya harga Avtur. Upaya Indonesia untuk menjaga ketahanan pangan dan tercapai melalui swasembada beras sejak 2019, mendapat apresiasi dari dunia internasional.
Upaya juga ini menjadi salah satu modal untuk mendukung pengendalian inflasi pangan dan diupayakan untuk ekspor. Dalam mendukung upaya tersebut dan gerak ekonomi, Presiden juga menekankan agar belanja daerah yang baru mencapai 39,3% dan anggaran daerah yang masih mengendap di bank yang secara nasional mencapai Rp193,4 triliun agar realisasinya perlu segera dipercepat.
Acara pembukaan Rakornas tersebut, diikuti secara daring oleh turut disaksikan oleh Pj. Gubernur Al Muktabar, bersama Kepala Perwakilan BI Banten, Pj. Sekretaris Daerah M. Tranggono, Kepala Dinas OPD, Kepala BULOG Serang, dan perwakilan BPS Provinsi dan anggota TPID Provinsi Banten.
Tema Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 adalah “Sinergi untuk Stabilisasi Harga Pangan Nasional” dengan tujuan utama untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam pengendalian inflasi daerah.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam laporannya, menyampaikan tiga hal penting, yang pertama yaitu inflasi didorong oleh komoditas pangan terutama akibat tekanan harga pangan dan energi global, kemudian yang kedua tahun 2022 akan lebih tinggi dari sasaran inflasi (3,0%+1,0%, yoy) akibat masih tingginya harga energi dan pangan global dan ketersediaan pasokan antar waktu dan antar daerah.
“Sejalan dengan tema Rakornas, Gubernur BI kembali menegaskan langkah konkret bersama TPIN dan TPID mendorong ketahanan pangan nasional dan pengendalian inflasi. Bank Indonesia dan pemerintah, menginisiasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) sebagai wujud komitmen bersama untuk mengatasi inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat. BI juga akan terus mengarahkan kebijakan untuk stabilitas inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa tekanan inflasi relatif mulai melandai dibandingkan bulan sebelumnya. Kerangka 4K pengendalian inflasi terus dilakukan antara lain melalui pemberian stimulus melalui APBN dan APBD guna menjamin keterjangkauan harga. Sementara itu, pasokan beras pada BULOG dalam kategori aman sebesar rata-rata 1,5 juta ton. Dari sisi kelembagaan, kredit usaha rakyat (KUR) pertanian terus didorong minimal Rp90 triliun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp70 triliun.
Senada dengan arahan yang disampaikan pada HLM TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Banten pada tanggal 15 Agustus 2022, maka menanggapi kondisi yang terjadi dan selaras dengan arahan Presiden pada Pembukaan Rakornas TPID tahun 2022, Pj. Gubernur Banten menyatakan bahwa TPID Banten siap untuk selalu memperkuat sinergi dengan semua pihak melalui berbagai program dalam kerangka 4K untuk menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi Banten.
“Program yang dilakukan TPID Banten antara lain operasi/sidak pasar, bazaar pangan murah, kerjasama antar daerah (KAD), intensifikasi dan ekstensifikasi produksi komoditas pangan, digital farming, serta perbaikan dan peningkatan kualitas sarana/prasarana distribusi,” tuturnya. (red)
