HARITA.ID – Pemerintah Provinsi Banten menargetkan capaian investasi yang masuk pada tahun 2023 ini mencapai Rp 60 triliun.
Pada.Triwulan III Tahun 2022, investasi masuk ke Provinsi Banten mencapai Rp 56,7 Triliun atau 105% dari target Rp 53 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Banten Virgojanti mengaku optimis target itu bakal tercapai seiring bakal tumbuhnya kawasan-kawasan industri baru.
Dari jumlah investasi itu, tertinggi masuk ke Kota Cilegon dengan besaran mencapai Rp18,82 triliun lebih, dan paling kecil Kota Serang sebesar Rp 0,29 triliun. Adapun untuk negara yang berinvestasi paling besar adalah Malaysia sebesar Rp 8,92 triliun. Disusul berikutnya oleh Singapura sebesar Rp 7,58 triliun, Korsel Rp 6,09 triliun, Jepang Rp 3,33 triliun dan Thailand Rp 1,21 triliun.
Seiring dengan pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Pemprov Banten memproyeksikan di wilayah Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang tumbuh kawasan industri baru yang ramah lingkungan.
“Dua Pemda yang berkaitan saat ini sudah melakukan revisi RTRW tahun 2022-2042, untuk disesuaikan dengan rencana Pemerintah Pusat.
Pusat sendiri sudah memfasilitasi untuk pengembangan wilayah industri baru melalui penyusunan Feasibility study (FS) utk kawasan Industri di Cileles Lebaj dengan kosep Eco Smart Industrialpark, dan tahun 2023 ini Dinas Perindag provinsi Banten akan menyusun master plan Kawasan pendukungnya ” selanjutnya untuk percepatan terwujudnya Kawasan Industri Cileles saat ini telah dijajagi upaya kerjasama dengan calon pengelola kawasan Industri (KI) Cileles mudah2an segera terealisasi, sehingga upaya utk membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di sebagian wil selatan banten segera terwujud, ungkap Virgo..
“kemudian Untuk masterplan kawasan industrinya sendiri kan nanti pengelola kawasannya yang bikin,” imbuhnya.
Disinggung mengenai karakteristik industri yang diarahkan ke Banten Selatan, Virgojanti mengatakan, potensi kawasannya Banten Selatan adalah pertanian, kehutanan dan perikanan.
“Yang jelas kan kebijakan Pusat adalah hilirisasi industri yang sedang dilakukan,” ungkapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, perubahan RTRW itu merupakan upaya mendasar Pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan global. Dengan adanya penyesuaian RTRW itu, maka pondasi untuk pengembangan daerah kita sudah lakukan, sehingga untuk selanjutnya bisa dilakukan pengembangan sesuai perkembangan zaman.
“Ini sangat penting sebagai baseline agenda kerja kita, itu merupakan perintah langsung Presiden,” ungkapnya.
Dikatakan Al Muktabar, pada prinsipnya tata ruang tersebut disusun sesuai dengan peruntukannya, ada kawasan pemukiman, industri dan ruang terbuka hijau hingga pemanfaatan kawasan kelautan.
“Maka pengaturannya kita lakukan secara komprehensif, termasuk untuk lingkungan hidup itu menjadi bagian konsentrasi kita,” jelasnya. (Zar/Red)
