HARITA.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti menghadiri Knowledge Sharing The Future of Public Administration: How to Make Entrepreneurial Government Through Agility, Stability and Digitality di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Jl Kebon Sirih No 14 Jakarta, Jumat 01 Maret 2024.
Dengan pembicara utama Profesor Wolfgang Drechsier dari Tallinn University Estonia dan profesor tamu di Harvard Kennedy School Government. Sedangkan pembahas Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo.
“Kita mendengarkan langsung bagaimana penataan birokrasi di negara maju. Untuk Indonesia maju ke depan kita juga perlu mengikuti konsep-konsep yang memang dalam rangka mengikuti penataan dan perbaikan tata kelola birokrasi yang ada di pemerintahan,” ucap Virgojanti.
“Yang diharapkan di sini adalah bagaimana birokrasi itu tangkas, adaptif, efisien, yang dibutuhkan oleh publik adalah layanan dari birokrasi itu,” tambahnya.
Dikatakan, apa yang disampaikan dalam knowledge sharing, ada berbagai tantangan yang dihadapi terutama di Pemerintah Daerah. Bagaimana komitmen harus dibangun di seluruh jajaran birokrasi. Kalau ingin berubah menjadi organisasi dengan hirarki birokrasi yang tangguh dan tangkas juga bergerak sesuai dengan apa yang dibutuhkan publik, harus adaptif terhadap perubahan yang berkembang saat ini.
“Mudah-mudahan ini menjadi satu inspirasi. Tentunya apa yang disampaikan oleh Prof Wolfgang, ada paradigma baru dalam organisasi birokrasi ke depan ini,” jelas Virgojanti.
“Bisa menjadi inspirasi bagi kita. Karena jajaran organisasi birokrasi juga ada di tataran pemerintahan. Ini yang harus kita sesuaikan dengan paradigma baru apabila kita ingin menjadi organisasi pemerintahan yang tangkas, efisien, dan adaptif sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat,” tambahnya.
Dijelaskan, tujuan akhirnya adalah dalam rangka mendorong kesejahteraan di masyarakat supaya lebih terwujud dengan cepat. Menyongsong Indonesia Maju dibutuhkan suatu birokrasi yang kondisinya lebih tangkas. Karena tantangan di masa yang akan datang, 20 tahun ke depan semakin banyak dan dinamis. Tentunya membutuhkan jajaran birokrasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh publik.
“Kita juga mempunyai strategi nasional reformasi birokrasi. Di antaranya, kita ingin ke depan birokrasi yang adaptif terhadap perubahan. Saya rasa tinggal menyempurnakan. Ada amanat juga bagaimana kita menjadikan organisasi pemerintahan ini miskin struktur kaya fungsi. Namun tantangannya banyak juga,” ungkap Virgojanti. (Zar/Red)
