SERANG, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi menyoroti masih banyaknya kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten yang masih menjabat pelaksana tugas (Plt) hingga Merangkap jabatan. Oleh karena itu, Komisi V DPRD Banten meminta Pemprov Banten segera mendefinitifkan kepala sekolah yang masih menjabat Plt.
Ketua komisi V DPRD Banten M. Nizar mengatakan, bahwa saat masih banyak kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten yang menjabat sebagai Plt. Bahkan ia mengungkapkan, ada kepala sekolah yang merangkap jabatan hingga menangani tiga sekolah.
“Malah ada kepala sekolah yang menangani sampai 3 sekolah, saya fikir ini yang sudah lama kita sampaikan, Plt segeralah ditindak lanjuti biar maksimal,” katanya.
Menurut Nizar, keberadaan kepala SMA dan SMK negeri definitif diyakini akan sangat berpengaruh pada arah capain dunia pendidikan yang lebih maksimal.
“Karena kalau kita ingin membangun Banten yang harus di bangun adalah sumber daya manusianya. Untuk membangun sumber daya manusia maka pendidikannya harus ditingkatkan. Jika pendidikan ingin maksimal maka maksimalkan semua potensi,” tuturnya.
Oleh karena itu, ia meminta Gubernur Banten segera mendefinitifkan Plt kepala sekolah yang ada di Provinsi Banten. Berdasarkan data yang dimiliki Komisi V DPRD Provinsi Banten, ada sebanyak 43 kepala sekolah SMA dan SMK negeri di Provinsi Banten yang masih menjabat sebagai Plt.
“Saya meminta gubernur segera mendefinitifkan Plt kepala sekolah yang ada di Banten ini. Data kami itu masih ada 43 Plt kepala sekolah. Saya fikir semua sudah punya aturan, sudah punya payung hukumnya. Regulasi apa yang ditunggu. SK kan segera definitifkan segera,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Banten, Dadang Setiawan berharap DPRD Banten dapat mendorong Pemprov Banten dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten.
Baca Juga
Menurutnya, sejumlah sektor pendidikan di Provinsi Banten masih terus harus dibangun, mulai dari persoal anggaran, sarana dan prasarana pendidikan, tenaga pendidikan. “Semua itu perlu pengawasan bersama demi terwujudnya dunia pendidikan di Provinsi Banten lebih baik lagi,” pungkasnya. (DM/red)
