PANDEGLANG – Dewan Pimpinan Cabang (DPD) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang mengkritisi terhadap penyelenggaraan pemilu terutama pada KPU Kabupaten Pandeglang saat menyelenggarakan debat publik para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.
Ketua DPD GMNI Kabupaten Pandeglang TB Muhamad Afandi mengatakan, debat publik terbuka sebagai salah satu metode kampanye dalam rangka menyampaikan informasi visi dan misi Pasangan Calon yang digelar perdana pada hari ini pada tgl 23 november 2020 pukul 14.00 s.d 16.00 wib oleh KPU Pandeglang.
“Debat publik merupakan sarana media kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota sebagai ajang eksplorasi visi dan misi Pasangan Calon kepada masyarakat Pandeglang untuk mengetahui secara jelas dengan parameternya sesuai dalam PKPU No 4 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 tahun 2020 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” katanya, Senin (23/11/2020).
Tb Muhamad Afandi menjelaskan, masyarakat Pandeglang sebagai subyek pemilih, mutlak harus mengetehui visi-misi tersebut, dan parameternya bisa tersampaikan kepada masyarakat, dalam hal ini Pasangan Calon juga berkepentingan uutuk menarik simpatik masyarakat melalui visi misinya.
“Akan tetapi kalau kita melihat waktu pelaksanaan Debat Pilkada Pandeglang, dilaksanakan di jam yang “genting”, di mana warga masyarakat Pandeglang sedang menjalankan rutinitasnya sebagai petani, sebagai nelayan, sebagai buruh, sebagai pedagang, sebagai karyawan dan sebagai wirausaha lainnya. Harus diingat bahwa Pandeglang adalah Daerah agraris yang sebagian besar warganya adalah wiraswasta atau wirausaha yg tidak mengenal ‘WFH’, sore atau malam hari adalah waktu yang santai bersama keluarga di rumah, dimana acara debat Pasangan Calon bisa dilihat, dipahami bahkan dinikmati dengan secangkir kopi dan Ubi. Mestinya KPU Pandeglang berpikir sampai sejauh itu, jangan sampai acara debat hanya jadi acara ceremonial tanpa makna hanya utk menggugurkan kewajiban saja. Jangan lupa salah satu prinsip penyelenggaraan pemilu adalah asas efisiensi dan efektivitas, maka kalau acara debat tersebut tidak efektif maka penyelenggara telah melanggar prinsip penyelenggaraan pemilu itu sendiri,” jelasnya.
Pihaknya juga mengaku, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli terhadap kemajauan Pandeglang, acara debat terbuka ke depan dikemas dengan se-efektif mungkin dan mempertimbangkan waktu tayangnya. Kalau Mengacu pada PKPU 4 tahun 2017 sebagai mana diubah dengan PKPU 11 tahun 2020 pada pasal 20 ayat (4) disebutkan “debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa kampanye”. Maka bisa juga debat yang digelar di jam kerja disiarkan ulang di sore atau malam hari yang lebih refresentatif.
“Sekali lagi hal ini agar informasi mengenai materi visi dan misi Pasangan Calon dapat secara kompreshensif tersampaikan pada warga masyarakat Pandeglang. Jangan sampai kemudian kegiatannya debat terbuka malah menjadi Debat tertutup untuk publik,” tukasnya.
(Dm)
