HARITA.ID – Usai di evaluasi Ombudsman dalam pelayanan publik di Kota Cilegon zona Kuning, Wakil Ketua I DPRD Kota Cilegon Hasbi Sidik meminta kepada seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon untuk tidak monoton dalam melakukan program kerja bagi pelayanan kepada masyarakat di Kota Cilegon.
Ombudsman Provinsi Banten menilai dalam pelayanan publik di Kota Cilegon menyatakan Kota Cilegon masuk di kategori zona kuning, maka menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Hasbi Sidik mengungkapkan pihak meminta kepada seluruh OPD di Kota Cilegon agar meningkatkan inovasinya dalam melaksanakan program kerjanya bagi pelayanan masyarakat Kota Cilegon.
“Kalau Ombudsman meminta untuk meningkatkan inovasi kepada pelayanan kepada masyarakat, maka saya sebagai DPRD memandang agar di seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon jangan monoton. Karena saya lihat OPD OPD di Kota Cilegon tidak ada inovasi dalam melaksanakan program kerjanya,” ungkap Hasbi kepada wartawan melalui sambungan telphon whatsaap, Sabtu 29 Januari 2023.
Tak sampai di situ, Hasbi juga menyinggung terkait pencapaian dua OPD yang dia rasa tidak maksimal. Hal tersebut membuat dia geram kepada dua OPD yang di rasa permasalahan pelayanan itu merupakan dasar dalam melayani masyarakat.
“Ombudsman Provinsi Banten menyatakan nilai pelayanan di Dindikbud Kota Cilegon sangatlah kecil. Bahkan, saya melihat program Dindikbud Kota Cilegon hanya program beasiswa full sarjana. Di tambah lagi terkait dengan ketersedian LKS di sekolah yang sampai saat ini belum ada. Itu kan program dasar. Harusnya peran Dindikbud Kota Cilegon bisa lebih cepat melayaninya ke setiap sekolah. Jangan lambat melayani. Apalagi, Dinas Sosial bahwa menurut Ombudsman penilaian capaian pelayanan publik kepada masyarakat sangatlah kecil. Seharusnya Dinsos itu paham tupoksinya sebagai Dinas Sosial. Seperti, misalkan terkait penyaluran Bansos yang sampai saat ini belum merata. Nah harusnya di sini Dinsos Cilegon bisa lebih cepat melayani terkait kerancuhan penerima manfaat bansos kepada masyarakat dong. Di tambah lagi data penerima manfaat bansos pun tidak ada yang akurat. Di situ harusnya bisa bersinergi dengan stekholder terkait dan tak lupa ikut turun meninjau dalam mengkroscek data penerima manfaat bansos di Kota Cilegon,” paparnya.
Di akhir wawancara, Hasbi meminta agar setiap OPD untuk melakukan peningkatan program kerja dengan yang inovasi agar selaras apa yang di visi misikan progam pemkot Cilegon.
“Setelah di evaluasi Ombudsman kami tetap DPRD meminta agar OPD yang ada di Kota Cilegon untuk melakukan program kerjanya dengan kongkrit dan tak lupa melakukan trobosan kinerja program kerja yang inovasi agar program pemkot cilegon bisa tersentuh untuk masyarakat Kota Cilegon,” pungkasnya. (Zar/Red)
