HARITA.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon merupakan pemerintah daerah pertama yang mengimplementasikan program Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Indonesia.
Hal itu membuat banyak pemerintah daerah lain tertarik untuk melakukan studi tiru KKPD sebagai salah satu wujud digitalisasi sistem pembayaran belanja daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis 10 Agustus 2023.
Kunjungan pemerintah daerah yang ke-22 itu diterima langsung Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon Dana Sujaksani dengan didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan BPKPAD Kota Cilegon Noppy Kusuma beserta tim KKPD Kota Cilegon serta Manajer Bisnis Konsumer Bank BJB Cabang Cilegon Dani Sukma Ramdhani.
“Kami menyambut baik kedatangan tim Pemkab Sumbawa Barat yang di pimpin langsung oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat M Yusuf dan tim rombongan, termasuk tim Bank NTB Syariah Cabang Taliwang.
Tujuannya untuk bersama-sama belajar terkait KKPD, agar sistem pembayaran berbasis kartu kredit dapat diimplementasikan dengan baik di wilayah masing-masing,” kata Kepala BPKAD Kota Cilegon Dana Sujaksani.
Menurut Dana, agenda kunjungan tersebut merupakan momentum saling tukar informasi dan pengetahuan serta sharing terkait pemahaman KKPD.
“Setiap daerah memiliki karakteristik dan kendala yang berbeda-beda. Oleh karenanya, Pemkot Cilegon pun sangat intens menjalin komunikasi serta kerja sama yang baik, dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Perbankan (Bank BJB-red) sebagai mitra pelaksanaan pembayaran KKPD,” tuturnya.
Kabid Perbendaharaan BPKPAD Kota Cilegon Noppy Kusuma menambahkan, implementasi KKPD di Kota Cilegon masuk kedalam percontohan.
“BPKAD selaku leading sector dalam pengelolaan keuangan, maka kami akan terus berupaya mengawal KKPD ini. Kami juga akan mengevaluasi apa saja yang kurang dalam implementasi KKPD ini supaya kedepan lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Sumbawa Barat M Yusuf menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Cilegon yang telah mengimplementasikan sistem KKPD, sehingga menjadi daerah percontohan/Pilot Project bagi pemerintah daerah lain.
“Kami ingin belajar langsung terkait implementasi KKPD ini di Cilegon yang telah lebih dulu melaksanakan digitalisasi pembayaran belanja melalui KKPD. Dengan demikian, kami dapat gambaran yang jelas tentang sistem KKPD ini, mulai dari urutan proses implementasi KKPD, persiapan pengaturan regulasi, pengaturan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak bank penerbit KKPD, lalu terkait mekanisme alur penatausahaan, pencatatan serta pertanggungjawabannya dalam sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah, kemudian juga terkait pengendalian serta pengawasan belanja melalui KKPD.Begitu juga halnya dengan sharing kendala yang dihadapi serta kelebihannya dalam hal implementasi KKPD ini. Tujuannya tidak lain agar bisa segera diimplementasikan di daerah kami secepatnya,” katanya. (Zar/Red)
