HARITA.ID – Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten agar bisa menambahkan persoalan bantuan anggaran untuk infrastruktur.
Hal itu ditanggapi oleh Sanuji usai menghadiri kegiatan Reses II DPRD Cilegon Masa Sidang III Tahun 2024, yakni di aula DPRD pada Senin kemarin. Dalam hasil reses II DPRD Cilegon Masa Sidang III Tahun 2024, Dewan melaporkan kebanyakan aspirasi dari masyarakat berkeinginan perbaikan infrastruktur.
“Jadi mungkin evaluasi buat kita nampaknya anggaran infrastruktur harus diperbesar atau usulan kita ke provinsi bantu untuk infrastruktur. Seperti di Gerem itu padat dan sempit sekali. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Lurah harus ada jalan alternatif keluar masuk,” kata Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Selasa 06 Februari 2024.
Munculnya persoalan infrastruktur seringkali menjadi headline utama dalam laporan hasil reses DPRD Cilegon. Menurut Wakil Walikota Cilegon ini pemerintah perlu membuat terobosan baru untuk menyelesaikannya.
“Mungkin perlu ada terobosan baru ke depan. Mungkin pola seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Infrastruktur kita selesaikan, kita tarik di awal seperti Pemprov Banten itu ada Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur. Mungkin kita perlu gagas agar infrastruktur kita terutama jalan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sanuji menyampaikan pihaknya juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di atasnya untuk penyelesaian infrastruktur.
“Yang kedua, koordinasi. Misalnya ada beberapa ruas jalan yang kewenangannya pusat, koordinasi kita ke pusat mesti dipercepat,” ucapnya.
Sanuji juga mengakui, untuk penyelesaian persoalan infrastruktur tersebut Pemkot Cilegon juga telah menggelontorkan anggaran yang besar. Namun, ia mengungkapkan tantangan untuk menyelesaikannya pun cukup besar juga.
Baca Juga
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Cilegon, Aam Amarulloh sebagai pembaca melaporkan hasil dari 8 fraksi reses di Rapat Paripurna, Senin (5/2/2024).
Dari sejumlah permasalahan yang dilaporkan, Aam menyebutkan persoalan infrastruktur itu meliputi perbaikan, peningkatan, pelebaran, dan pengaspalan.
“Permasalahan bidang infrastruktur tentunya masih menjadi pekerjaan rumah dan evaluasi Pemkot Cilegon. Ini dapat dilihat dari kondisi real dan objektif di 4 daerah pemilihan (dapil),” ungkapnya.
Diketahui, selain persoalan infrastruktur jalan masalah lainnya yang dilaporkan dari hasil reses antara lain normalisasi sungai, pembangunan tembok penahan tanah, dan perbaikan drainase.
Selanjutnya, ada juga permasalahan lahan, ketersediaan lapangan pekerjaan, sanitasi, persoalan sampah, pemberdayaan UMKM, bansos tepat sasaran, dan pemasangan PJU. (Zar/Red)
