HARITA.ID — Pemerintah Kota Cilegon terus memburu potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari kekayaan yang dimiliki. Salah satunya dengan mengoptimalkan aset daerah agar tidak sekadar tercatat dalam daftar kekayaan pemerintah, tetapi juga mampu memberikan nilai ekonomi.
Melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, sejumlah aset mulai dipetakan untuk dimanfaatkan secara produktif. Salah satunya berupa lahan persawahan milik Pemkot Cilegon seluas sekitar 20 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Serang.
Kepala Bidang Aset BPKPAD Kota Cilegon Yoni Rusnandi mengatakan, lahan tersebut menjadi salah satu aset yang dimanfaatkan melalui skema sewa.
“Optimalisasi aset ini salah satunya kami lakukan melalui pemanfaatan lahan milik Pemkot Cilegon dengan cara disewakan. Termasuk lahan persawahan sekitar 20 hektare yang berada di wilayah Kabupaten Serang,” kata Yoni saat dikonfirmasi di Cilegon, Senin (28/9/2026).
Menurut Yoni, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah secara lebih produktif. Aset yang selama ini tercatat sebagai milik pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan daerah.
Baca Juga
“Jadi aset yang dimiliki pemerintah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan daerah, tetapi juga bisa dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kontribusi terhadap PAD,” ujarnya.
Eks Matahari Lama Dikaji
Tak hanya lahan persawahan, BPKPAD Kota Cilegon juga tengah menginventarisasi dan mengkaji sejumlah aset lain yang dinilai masih memiliki potensi untuk dikembangkan.
Salah satunya gedung eks Matahari Lama yang berada di wilayah Kota Cilegon.
Yoni mengatakan, aset tersebut belum ditentukan bentuk pemanfaatannya. Saat ini pemerintah masih melakukan uji kelayakan dan pengkajian untuk melihat opsi pemanfaatan yang paling sesuai.
“Untuk eks Matahari Lama saat ini masih dalam proses uji kelayakan dan pengkajian bersama Pak Sekda. Kami masih melihat dan mengkaji aset tersebut paling cocok dimanfaatkan untuk apa,” katanya.
Menurutnya, kajian diperlukan agar keputusan mengenai pemanfaatan aset tidak dilakukan secara terburu-buru. Hasil uji kelayakan nantinya akan menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam menentukan skema pemanfaatan.
“Jadi kami tidak ingin menentukan pemanfaatannya tanpa melalui kajian. Hasil kajian nanti menjadi pertimbangan untuk menentukan bentuk pemanfaatan yang sesuai dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Aset Daerah Harus Beri Manfaat
Optimalisasi aset, kata Yoni, tidak semata-mata diarahkan untuk mengejar peningkatan PAD. Lebih dari itu, pemerintah ingin memastikan kekayaan daerah dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Prinsip tersebut menjadi penting karena aset pemerintah pada dasarnya merupakan bagian dari kekayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, transparan dan sesuai ketentuan.
“Prinsipnya, aset-aset yang ada akan kami optimalkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan dan hasil kajian. Harapannya, aset tersebut bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung peningkatan PAD Kota Cilegon,” ujarnya.
BPKPAD Kota Cilegon pun akan terus melakukan pendataan, evaluasi dan pemetaan terhadap aset yang dimiliki pemerintah daerah.
Langkah tersebut diharapkan dapat membuka ruang bagi pemanfaatan aset yang lebih produktif, sekaligus memperkuat sumber-sumber penerimaan daerah di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
“Ini menjadi upaya jangka panjang dalam mengoptimalkan aset daerah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD,” pungkas Yoni.
(Red*)
