HARITA.ID – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berkomitmen mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) sebesar 15 persen dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen.
Komitmen tersebut disampaikan Ratu Zakiyah usai menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Rabu (11/11/2026). Audiensi berlangsung di tengah aksi unjuk rasa ratusan buruh yang mendesak kenaikan upah.
Dalam pertemuan itu, Ratu Zakiyah didampingi Kapolres Serang AKBP Moehamad Probandono Bobby Danuardi, Sekretaris Daerah Zaldi Dhuhana, Kepala Dinas Tenaga Kerja, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
“Secara pribadi dan pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan buruh. Tentu akan kami kawal,” kata Ratu Zakiyah kepada wartawan.
Meski demikian, dia mengatakan pemerintah daerah belum dapat menghitung besaran kenaikan UMK maupun UMSK. Hal itu lantaran regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi dasar penetapan upah belum diterbitkan.
Baca Juga
“Aturan mengenai UMK itu belum keluar dari pusat, sehingga kami belum bisa melakukan perhitungan-perhitungan, baik untuk UMK Kabupaten maupun UMSK,” ujarnya.
Ratu Zakiyah menilai tuntutan kenaikan upah yang disampaikan buruh masih relevan. Namun, pembahasan besaran kenaikan nantinya tetap akan dilakukan melalui Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan berbagai komponen perhitungan.
Menurutnya, aspirasi buruh tersebut didasarkan pada survei independen mengenai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hasil survei itu disebut memiliki perbedaan dengan data yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga
Karena itu, Ratu Zakiyah meminta Dinas Tenaga Kerja berkomunikasi dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan memastikan akurasi data yang digunakan dalam pembahasan upah.
“Maka tadi saya sampaikan kepada Ibu Kadisnaker untuk mencoba mengomunikasikan dengan BPS, sehingga tidak ada miskomunikasi atau data yang salah,” katanya.
Dia menegaskan pemerintah daerah memahami tuntutan buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Kenaikan upah dinilai penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.
“Tentu saya akan mengawal itu. Kami berkomitmen mengawal aspirasi yang disampaikan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja atau ASPSB Kabupaten Serang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saepulloh mengatakan tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen merupakan angka yang dinilai masih wajar.
Dia menyebut hasil survei yang dilakukan pihaknya menunjukkan kebutuhan hidup layak mencapai Rp 5.177.000.
Baca Juga
“Ini bagi saya hal yang memang sudah kita sampaikan dan masih wajar. Hasil survei tadi disampaikan kalau dari KHL Rp 5.177.000, tapi kita minta kenaikan 15 persen serta UMSK sebesar 5 persen dari UMK yang memang sudah ditentukan,” ujar Asep.
Asep menjelaskan, tuntutan tersebut juga mempertimbangkan sejumlah komponen kebutuhan pekerja, termasuk kebutuhan sosial dan pendidikan.
Berdasarkan perhitungan yang disampaikan ASPSB, terdapat tambahan kebutuhan sosial sekitar 2 persen dan kebutuhan pendidikan sebesar 1,15 persen.
“Jadi begitu memang kita rumuskan 15 persen itu adalah hal yang wajar,” jelasnya.
ASPSB berharap aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan penetapan upah minimum Kabupaten Serang.
(Red*)
