HARITA.ID – Penguatan profesionalisme pers, keterbukaan informasi publik, dan kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan media siber menjadi perhatian utama dalam kegiatan Temu Media Provinsi Banten yang digelar di Aula Bangun Media Grup, Selasa 13 Oktober 2026.
Mengusung tema “Media Kuat, Informasi Berkualitas, Pembangunan Berdampak terhadap Masyarakat”, kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk memperkuat kemitraan pemerintah dan insan pers dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat, berimbang, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kegiatan tersebut diinisiasi oleh dan dibuka langsung oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Ismail.
Tiga narasumber dihadirkan dalam kegiatan tersebut, yakni Asisten Daerah (Asda) III Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Sekretaris Jenderal Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat Makali Kumar, serta Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun dan dipandu Moderator Sekretaris SMSI Prov Banten Nasrudin.
Diskusi mengangkat sejumlah isu strategis, mulai dari arah pembangunan Provinsi Banten, profesionalisme perusahaan pers, tantangan media di era digital dan kecerdasan buatan (AI), hingga pentingnya mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga
Dalam pemaparannya, Asda III Provinsi Banten Rina Dewiyanti menegaskan semangat “Banten Bergerak, Maju Berdampak” harus dimaknai sebagai komitmen untuk memastikan pembangunan daerah menghasilkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Arah pembangunan Provinsi Banten berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029,” ujar Rina.
Rina menyebut Pemerintah Provinsi Banten mendorong pembangunan yang maju, adil, merata, dan berintegritas melalui delapan program unggulan, yakni Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani.
Baca Juga
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, besarnya anggaran yang terserap, ataupun jumlah infrastruktur yang dibangun,” katanya.
Lebih dari itu, pembangunan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan, mempermudah akses pelayanan kesehatan, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.
Ia menyoroti pentingnya memastikan investasi mampu menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang bagi tenaga kerja lokal serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Begitu pula pembangunan infrastruktur, yang harus memberikan dampak terhadap penurunan biaya transportasi, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi,” lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, tambah Rina media memiliki peran penting untuk menyampaikan capaian pembangunan sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai tantangan yang masih harus diselesaikan pemerintah.
Media Kuat Harus Profesional dan Berkelanjutan
Baca Juga
Sementara itu, Sekretaris Jenderal SMSI Pusat Makali Kumar, menekankan media yang kuat harus ditopang oleh kelembagaan yang sehat, tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab, wartawan yang kompeten, serta independensi redaksi. Menurutnya, kualitas media tidak cukup ditentukan oleh kecepatan menyampaikan berita atau tingginya jumlah pembaca. Media juga harus mampu menjaga akurasi, keberimbangan, konteks, dan tanggung jawab terhadap informasi yang dipublikasikan.
“Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan, perusahaan pers menghadapi peluang sekaligus tantangan yang semakin kompleks,” katanya.
Teknologi, kata Makali dapat membantu mempercepat proses kerja jurnalistik dan memperluas jangkauan informasi. Namun, pemanfaatannya harus tetap disertai verifikasi fakta, kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik, serta perlindungan terhadap data pribadi.
“Pentingnya membedakan berita yang hanya melaporkan kegiatan dengan berita yang mampu menjelaskan hasil dan dampak suatu kebijakan,” tegasnya.
Dalam perspektif tersebut, lanjutnya pemberitaan pembangunan perlu menjawab tiga hal, yaitu apa yang dilakukan, hasil apa yang dicapai, dan sejauh mana hasil tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat. Ia mendorong pemerintah, perusahaan pers, organisasi media, dan masyarakat untuk mengambil peran sesuai tanggung jawab masing masing.
“Pemerintah perlu memperkuat layanan informasi publik berbasis data. Perusahaan pers harus meningkatkan kompetensi dan keberlanjutan bisnis. Organisasi pers perlu memfasilitasi pelatihan serta penguatan tata kelola, sedangkan masyarakat harus semakin cakap memilah informasi di ruang digital,” ucapnya.
Ketua SMSI Provinsi Banten Lesman Bangun menegaskan media memiliki posisi strategis dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Semangat “Banten Bergerak, Maju Berdampak” tidak boleh berhenti sebagai slogan peringatan hari jadi provinsi. Semangat tersebut harus menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemerintah, insan pers, dunia usaha, dan masyarakat.
“Media yang kuat bukan berarti media yang selalu memuji pemerintah. Media yang kuat adalah media yang mampu menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, profesional, dan bertanggung jawab,” ujar Lesman dalam paparannya.
Ia menilai, hubungan pemerintah dan media harus dibangun melalui kemitraan yang sehat, setara, dan profesional. Kemitraan tersebut tidak boleh berubah menjadi hubungan transaksional yang mengabaikan independensi pers.
“Pemerintah membutuhkan media untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan keterbukaan informasi dan akses data agar dapat menghasilkan pemberitaan yang akurat serta memberikan gambaran utuh kepada publik,” tegasnya.
Lesman mengingatkan kecepatan informasi di era digital harus diimbangi dengan ketelitian dalam memverifikasi fakta.Di tengah maraknya hoaks, disinformasi, judul sensasional, dan potongan informasi yang tidak utuh, media profesional harus tetap berpegang pada kode etik jurnalistik.
“Kecepatan penting, tetapi akurasi jauh lebih penting. Viral boleh, tetapi jangan sampai kehilangan verifikasi. Cepat boleh, tetapi jangan mengorbankan kode etik jurnalistik,” katanya.
Lebih jauh, Lesman mengajak insan pers untuk mengubah pendekatan pemberitaan pembangunan. Media tidak cukup hanya mencatat peresmian proyek, peluncuran program, atau kegiatan seremonial pemerintah. Media perlu menggali lebih dalam apakah program tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Pembangunan jalan, misalnya, perlu dilihat dari manfaatnya terhadap kelancaran mobilitas dan penurunan biaya distribusi. Program pendidikan harus dinilai dari peningkatan akses dan kualitas pembelajaran, sedangkan pelayanan kesehatan perlu dilihat dari kemudahan masyarakat memperoleh layanan,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, media tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi juga menjadi instrumen kontrol sosial yang membantu publik menilai keberhasilan pembangunan berdasarkan fakta.
(Red”)
