SERANG, – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, untuk pemulihan ekonomi pemerintah sudah memberikan akses kepada para pelaku ekonomi. Tentunya dengan tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan.
“Hari ini kita rapat konsolidasi berkaitan dengan penyerapan anggaran, penanganan Covid-19, dampak Covid-19 terhadap ekonomi serta program-program pemulihan ekonomi di Provinsi Banten,” ungkap Gubernur Banten kepada wartawan di Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Jl. Satria – Sudirman No. 1 Sukaasih, Kota Tangerang (Rabu, 16/7/2020).
Dalam Rapat Koordinasi Bidang Keuangan dan Ekonomi itu, Gubernur Banten sampaikan tiga pesan Presiden Joko Widodo kepada bupati/ walikota.
“Pertama, penyerapan anggaran masih relatif rendah. Penyerapan menjadi penting dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada perekonomian masyarakat,” ungkapnya.
Kedua, lanjutnya, di beberapa daerah Covid-19 masih menular. Ke depan covid harus terus turun, yang positif berkurang yang sembuh bertambah yang meninggal berkurang. Provinsi Banten di posisi keduabelas (XII) hampir ketigabelas (XIII) secara nasional.
Ketiga, masih menurut Gubernur Banten, KPK, BPK, BPKP, agar tidak memberikan kekhawatiran dan kegalauan kepada pengambil keputusan dalam mengelola anggaran, dalam pengadaan barang dan jasa.
Dikatakan, perekomian dunia diproyeksikan mengalami kontraksi atau tumbuh minus 6 persen. Sementara Singapura diperkirakan mengalami resesi, diproyeksikan minus 41 persen.
Masih menurut Gubernur Banten, terkait penyerapan anggaran terkait realokasi dan refocusing serta menurunnya pendapatan daerah, Presiden Joko Widodo memberikan arahan secara umum belum dioptimalkan dana bantuan yang bersumber dari APBN karena masalah data dari kabupaten/ kota.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Erwin Suriadimadja mengungkapkan, industri pengolahan di Provinsi Banten masih tumbuh 0,37 persen dan perlu didorong karena untuk Banten industri pengolahan memberikan kontribusi yang besar.
Untuk mendorong pemulihan ekonomi Bank Indonesia menyarankan agar memperhatikan indikator makro dengan mendorong konsumsi rumah tangga melalui kebijakan bantuan sosial (Bansos) dan stimulus lainnya.
Termasuk pula kebijakan yang mendorong transaksk non-tunai dan digitalisasi yang mempercepat penerimaan daerah.
Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Banten Adhi Wiriana mengungkapkan telah terjadi penurunan mobilitas penduduk sejak 15 Maret 2020.
Dikatakan, masyakat lebih taat kepada kebijakan pemerintah daerah. Namun berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat miskin. UMKM sebagai katup pengaman perekomian ikut terdampak sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami konstraksi.
“Konsumsi rumah tangga tumbuh melambat karena daya beli masyarakat relatif rendah. Meski inflasi relatif terjaga di 3,5 persen,” ungkapnya.
Pertanian dan perikanan, lanjut Adhi, menjadi sektor yang masih produktif. Serta perlunya penguatan UMKM.
Sementara itu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten Muhammad Masykur mengungkapkan untuk wilayah Banten, BPKP telah memberikan pendampingan dan konsultasi dalam proses pemanfaatan anggaran daerah.
Menurutnya ada kelonggaran untuk pengadaan barang dan jasa. Misalnya, dari sisi kewajaran harga, rekanan sendiri yang harus membuktikannya.
Ditambahkan bahwa dari sisi perencanaan, antisipasinya terlalu tinggi, sehingga realisasi dari refocusing masih rendah, termasuk Banten.
Sementara itu Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengakui, realisasi anggaran APBD Kabupaten Tangerang mencapai 30 persen. Sehingga perlu dipercepat kegiatannya.
Sedangkan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah lebih memilih belanja kegiatan sesuai dengan kemampuan kas daerah untuk menghindari masalah di kemudian hari.
Di akhir rapat, Gubernur Banten kembali menegaskan di tingkat kepala daerah. “Harus kita bangun semangat koordinasi dalam menghadapi Covid-19,” pungkasnya. (DM/red)
