Wawancara

Atasi Pengangguran, Ketua Komisi V DPRD Banten Minta Pemprov Gulirkan Program Inovatif

SERANG – Guna menurunkan tingginya angka pengangguran di Provinsi Banten, Ketua Komisi V DPRD Banten, M Nizar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten dapat merancang program yang lebih inovatif.

Selain itu pihaknya juga meminta Pemprov Banten untuk tidak asal-asalan membuat program dalam menurunkan angka pengangguran. Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil survey terkait angka penangguran secara nasional. Hasilnya Banten menduduki peringkat pertama dengan persentase mencapai 8,01 persen, disusul Jawa Barat dengan 7,69 persen, Maluku 7,02 persen, Kalimantan Timur 6,88 persen dan Sulawesi Selatan 6,07 persen.

M Nizar mengatakan, bahwa tingginya tingkat pengangguran sudah terjadi sebelum pandemi COVID 19. Bahkan dirinya meyakini, angka pengangguran di Banten makin bertambah di tengah mewabahnya virus corona.

“Pengangguran tinggi ketika kondisi masih normal, sekarang kondisinya COVID. Pertanyaanya apakah kita yakin Disnaker akan cepat melakukan penurunan. Saya yakin ini bertambah apalagi ada pabrik yang tutup. Makanya program pemerintah yang digulirkan jangan asal-asalan,” ujarnya Sabtu, (9/5/2020).

“Ketika wabah ini berhenti, Pemprov harus bisa mengambil langkah-langkah konkrit dan inovatif dalam melakukan tindakan dan program yang dicanangkan, sehingga ke depan angka pengangguran bisa diturunkan,” sambungnya.

Lebih jauh M Nizar mengatakan, seharusnya Pemprov Banten mempunyai ketentuan yang berlaku untuk seluruh pabrik di Banten. Salah satunya terkait level tenaga kerja, hingga menekan pengusaha untuk memprioritaskan tenaga pribumi daripada tenaga luar daerah bahkan Tenaga Kerja Asing.

“Kalau kebutuhan tenaga kerja levelnya tidak terlalu rumit maka bisa memprioritaskan pemuda daerah. Jangan kemudian yang bekerja di Banten banyaknya dari luar daerah. Kecuali levelnya butuh spesialis maka boleh mendatangkan. Sama juga soal TKA. Kalau levelnya khusus maka boleh didatangkan dengan catatan ada transfer ilmu kepada putra daerah, sehingga kalau sumber daya manusia di kita sudah bisa, maka nanti akan ada pembatasan tenaga asing,” jelasnya.

“Kedepan seluruh industri di Banten Harus memprioritaskan tenaga kerja Pribumi, sehingga angka pengangguran bisa berkurang,” pungkasnya. (ADV)

Harita.id