PANDEGLANG – Tim Kuasa Hukum atau advokasi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Thoni-Imat melakukan gugatan Bawaslu ke Pengadilan Negeri (PN) Pandeglang, Selasa (08/12/20).
“Hari kami tim kuasa hukum Paslon Thoni-Imat datang ke PN Pandeglang menyampaikan gugatan pada Bawaslu Pandeglang dengan nomor register 25/PDT.G/2020/PNPdl. Nomor perkara gugatan PMH Melawan Bawaslu Pandeglang.” ungkap Satria Pratama,SH yang dua rekan advokatsi selaku kuasa Hukum Thoni-Imat kepada media, Selasa (08/12/20).
Menurut Satria, bahwa sesuai dengan sumpah dan janjie BAWASLU Kabupaten Pandeglang pada saat dilantik, dalam hal ini sebagai TERGUGAT memiliki kewajiban hukum untuk
menjalankan kewajibannya sebagai Penyelenggara Pilkada di
Kabupaten Pandeglang.
“Bawaslu bagian dari lembaga yang dibentuk pemerintahan sebagai
lembaga strategis yang mewakili Pemerintahan sebagai penyelengara Pemilu dengan menggunakan Anggaran APBN/APBD yang seharusnya dapat melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan harus berlaku seadil-adilnya tanpa terpengaruh oleh intervensi-intervensi dalam menegakan hukum serta aturan-aturan
Pemilukada yang telah di sepakati bersama berdasarkan pada undang-undang. Kita menyampaikan beberapa pelaporan,” terang Satria.
Hal senada disampaikan, R. Elang Mulyana,SH dan Nandang Wirakusumah,SH selaku Tim Advokasi Thoni-Imat, menyatakan salah
satu undang-undang yang mengatur secarar lengkap mengenai hak asasi manusia adalah Undang-undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah tepatnya pada
tanggal 23 September 1999, tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 sehingga TERGUGAT, terikat dengan undang-undang padahal telah di tentukan standarisasi kaidah hukumnya.
“Bahwa Kami selaku Penggugat sampai saat ini tidak bisa mengakses informasi resmi dari website Bawaslu Pandeglang tentang kinerja Bawaslu Pandeglang dalam melakukan penanganan
pelanggaran Pemilukada Pandeglang.” tandasnya.
Lebih lanjut keduanya mengatakan, bahwa pihaknya selaku Penggugat sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk
mengaktifkan website Bawaslu Pandeglang, guna menjadi bahan informasi publik dalam hal Penanganan mengenai informasi pelanggaran pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan.
“Kami menduga Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan baik dan benar.” ujarnya.
Dijelaskannya lagi, bahwa akibat dari pelaporan yang telah di lakukan Para penggugat kepada Bawaslu
Kabupaten Pandeglang terabaikan tanpa kepastian hukum yang jelas dan Pasti dan maka pada ahkir kerugian Materiil dan immateril yang dialami oleh PARA PENGGUGAT, kerugian materiil selama operasional pelaporan ke Bawaslu yang kami estimasikan yaitu Rp. 48 (empat puluh delapanr juta rupiah), dan kerugian Immateriil nya sebesar, Rp.1.25.000.000 (Satu Milyar
dua puluh lima juta rupiah)
“Nah inilah yang kami sampaikan terkait apa yang kami lakukan yaitu bentuk upaya yang konstitusional, kami tidak mau ribut kemudian debat kusir dengan Bawaslu Pandeglang, oleh karena itu kami sampaikan ini kepada Pengadilan Negeri Pandeglang.” tegas Nandang Wira Kusumah, SH.
(Dm.red)
