HARITA.ID – Anggota DPRD Kota Cilegon dapil Kecamatan Jombang dan Purwakarta, Rahmatulloh dari Fraksi Demokrat Kota Cilegon, mengatakan, pada kegiatan Musrenbangkel Pabean tahun 2023 ini sebanyak sekali yang menjadi krusial atau penting yang harus ia kawal. Sehingga dari Musrenbangkel Pabean 2023 ini yang sering kerap masyarakat aspirasikan ke DPRD maupun Lurah dan Camat yang berada di lingkungan Pabean Kecamatan Purwakarta kebanyakanya infrastruktur jalan masyarakat yang sering tersendat di lingkungan Kelurahan Pabean.
“Pabean itu yang paling krusial itu jalan tembus lingkungan gempol wetan sama jalan utama pabean kaligandu purwakarta,” kata Rahmatullah saat menghadiri Musrenbangkel di Kelurahan Pabean, Selasa 24 Januari 2023.
Masih kata Rahmatulloh selain infrastruktur jalan, ada juga dari masyarakat yang ingin di bangun sebuah taman-taman anak. Yang nantinya taman tersebut akan di fasilitasi untuk berwisata dan bermain buat anak-anak di lingkungan Pabean.
“Selain infrastruktur jalan menjadi aspirasi Musrenbangkel di Pabean, di Pabean juga perlu kiranya adanya sebuah taman wisata dan taman bermain yang nanti bisa di rasakan oleh masyarakat di lingkungan Pabeam khususnya,” terangnya.
Kemudian, di lingkungan Kelurahan Pabean juga, kata Rahmatullah menyatakan, bahwa terkait dengan akses wifi atau internet di sini agak sulit. Sehingga lanjutnya dengan mengalami kesulitan signal wifi tentu ia tak diam ia juga pernah pengajuan permohonan bantuan wifi kepada Diskominfo Kota Cilegon namun hingga tahun 2023 belum terealisasi apa yang ia sampaikan untuk kemaslahatan masyarakat Pabean.
“Kesulitan internet di situ atau lingkungan Pabean Kecamatan Purwakarta bahkan kami sudah berkali kali minta ke kominfo untuk segera memasang pemancar supaya ada wifi,” ungkapnya.
“Intinya karena kalaupun kita sekalinya banyak kuota juga percuma karena akses internetnya jelek,” tambahnya.
Menurut Rahmatullah dalam Musrengbangkel tingkat Kelurahan se Kota Cilegon di tahun 2023 di dominasi oleh infrastruktur. Hal tersebut mengingat infrastruktur merupakan penunjang atau akses masyarakat dalam proses pertumbuhan ekonomi sehari harinya.
“Iyah masih saya kira infrastruktur enggak akan abis abis. Masih harus di perbaiki,” paparnya.
Kemudian dari pada itu,lanjut dia mengungkapkan, terkait dengan akses jalan penghubung dari Gempol kulon itu tidak akses sama sekali. Bahkan, persoalan jalan sudah lama semenjak dirinya menjadi wakil rakyat di tahun 2009 sempat akan di bangun. Namun hinggga saat ini belum terealisasi.
Sehingga sampai saat ini jalan tersebut masih mengalami kebuntuan. Maka, perlu kiranya ada akses jalan penghubung agar bisa arus lalu lalang masyarakat Kelurahan Pabean bisa di lalui ke tegal bunder.
“Sebenarnya itu program lama, dari semenjak saya pertama Anggota Dewan di 2009 itu sudah di canangkan. Makanya menurut saya Itu urgenitasnya karena ini jalan buntu sampai gempol kulon itu buntu. Maka perlu harus ada jalan tembus melingkar sampai dengan tegal bunder,” ungkapnya.
“Karena kalau ada akses masyarakat melakukan pesta pernikahan iyah enggak bisa lewat. Karena harus nunggu acaranya selesai baru bisa keluar. Dan itu merepotkan,” tambahnya.
Menurut Rahmatulloh pada akses jalan gempol kulon itu pada proses pembebasan lahan agar bisa di perbaiki bahwa di tahun 2023 sedang berjalan tinggal proses pengadaan fisik jalan itu akan di bangun tahun 2024.
“Nah itu program lama bahkan ini sudah tahun 2023 pembebasan lahanya sedang berjalan dan proses pembangunan fisiknya di tahun 2024,” tuturnya.
Menurutnya persoalan pembebasan lahan itu bisa di selesaikan dengan kesepakatan pemilik lahan dengan pemerintah. Baiknya bagaimana lahan itu tinggal di lakukan negoisasi. Namun,jika hasil negoisasi tidak ketemu titik kejelasan maka pemerintah bisa menitipkan anggaranya kepada pengadilan.
“Justru yang susah di selesaikan itu soal kesepakatan antara pemilik lahan dengan pemerintah. Iyah seharusnya pemerintahkan bisa menitipkan anggaranya ke pengadilan. Kalau pemilik lahan tidak menyetujui setelah negoisasi dengan pemerintah tidak ada titik temu dengan harga yang di sepakati kan bisa di titipkan ke pemerintah,” terangnya.
“Sedangkan, kalau untuk kepentingan umum hanya di kalahkan hanya satu dua orang yang hanya berkisar bertahan soal angka negoisasi iyah itu tidak bisa mengalah sejumlah kepentingan masyarakat banyak. Nanti gara gara satu dua tiga orang akses gak akan jalan jalan,” tambahnya.
“Yah intinya titipkan saja biasa ke pengadilan. Di ambil itu hak mereka dan tidak di ambil juga di titipkan ke negara. Kalau memang nantinya dia mengadu juga ke pengadilan kan sudah di sampaikan oleh pemerintah di titipkan. Kenapa tidak di ambil,” tegasnya.
Menurut Rahmatulloh menuturkan, pemerintah dia kira enggak semena mena sesuai dengan hasil survei dengan kajian lahan atau sesuai apresel yang berlaku enggak mungkin semena mena.
“Saya kira pemerintah tidak asal memutuskan bahkan ada kajian untuk memutuskan dengan pihak ke tiga sehingga nantinya terkiat persoalan pembebasan bisa selesai agar akses jalan tersebut bisa rampung,” terangnya.
Sementara itu, masih kata Rahmatulloh terkait dengan jaringan atau wifi yang berada di lingkungan Pabean khususnya masih terkendala. Apalagi, Kelurahan Pabean telah di nobatkan oleh Pemerintah Kota dan Provinsi menjadi Kelurahan Budaya. Seharusnya, jika Kelurahan Pabean dipilih atau di amanahkan menjadi desa budaya persoalan signal dan infrastruktur bisa teratasi dengan baik. Jangan sampai ini masih mengalami keburukan dalam menakses signal maupun infrastruktur jalan.
“Jelek sinyalnya jauh lebih jelek yang orang Pabean. Mungkin sekalinya punya wifi sendiri juga belum tentu bagus.Apalagi ini di kelurahan Pabean menjadi contoh pariwisata dan umkm mestinya aksesnya serbah mudah. Baik infrastruktur informasi dan lain sebagainya,” pungkasnya. (Zar/Red)
