HARITA.ID – Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten bersama dengan Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Banten, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharan (DJPb) Banten, dan Pemerintah Provinsi Banten menggelar Rapat Assets and Liability Committee (ALCo) yang dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion tentang Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman KFR, dan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).
Kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bazar UMKM, gelar pangan murah bagi masyarakat yang disponsori oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, dan layanan konsultasi perpajakan, bea cukai, dan lelang negara. Kegiatan ini digelar di halaman Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten di Jalan KH. Abdul Fatah Hasan Nomor 33, Sumurpecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.
Kegiatan resmi dibuka oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti dengan didampingi oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti, Kakanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kakanwil DJBC Banten Rahmat Subagio, dan Kakanwil DJPb Banten yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten Sugiyarto.
Pada Rapat ALCo Regional kali ini, disampaikan tentang highlight dan amplifikasi hasil rapat ALCo Pusat, pemaparan oleh local expert terkait local economic development, penyampaian informasi kinerja APBN dan APBD oleh kanwil-kanwil di lingkungan Kementerian Keuangan Provinsi Banten, serta tanggapan dari Staf Khusus Menteri Keuangan Titik Anas.
Salah satu topik pembahasan Rapat ALCo kali ini adalah kinerja penerimaan pajak sampai dengan Mei 2023. Sektor dominan penerimaan pajak di Banten adalah Industri pengolahan, perdagangan besar/eceran, konstruksi, dan real estate. Sedangkan yang menjadi fokus potensi penerimaan sektor perpajakan dilakukan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi atas Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan.
Target penerimaan pajak tahun 2023 adalah sebesar 67,452 triliun dengan capaian sebesar 28,92 triliun dan tingkat pertumbuhan 2,78%. Adapun kontribusi penerimaan terbesar berasal dari wilayah Tangerang Raya. Jenis pajak yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan adalah PPh Orang Pribadi (32,84%)i, PPN dalam negeri (11,96%), dan PPh Pasal 21 (10,69%).
