HARITA.ID – Wali Kota Cilegon Helldy Agustian akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Deputi Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Rabu 20 September 2023.
Kegiatan yang akan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Kota Cilegon sekitar pukul 13.00 WIB itu dalam rangka pelaksanaan Laboratorium Manajemen Risiko (Lab-MR).
Hal itu dilakukan, karena Kota Cilegon merupakan satu-satunya pemerintah kota yang terpilih menjadi pilot project atau percontohan terkait Lab-MR dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dari 98 kotamadya di Indonesia.
Kepala Inspektorat Kota Cilegon Mahmudin menjelaskan, menurut rencana MoU akan langsung dihadiri oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD Raden Suhartono.
“Penandatangan akan dilakukan langsung oleh Pak Wali (Helldy Agustian-red) dan Pak Deputi Kepala BPKP Bidang PPKD (Raden Suhartono-red) dengan menghadirkan seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Cilegon,” kata Agus sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Selasa 19 September 2023.
Menurut Mahmudin, Pemkot Cilegon merupakan satu satunya pemerintah kota dari 98 kota di Indonesia yang terpilih menjadi percontohan terkait Lab-MR dan Kapabilitas APIP. Sementara untuk kategori kabupaten yang terpilih adalah Purwakarta dari 416 kabupaten di Indonesia.
“Untuk kategori provinsi yang terpilih adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dari 38 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk kategori kementerian atau lembaga yang terpilih adalah Kementerian Koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) dari 87 Kementerian/Lembaga di Indonesia,” tuturnya.
Diterangkan Mahmudin, terpilihnya Kota Cilegon sebagai pilot project Lab-MR dan Kapabilitas APIP itu sesuai dengan hasil ekspose Kedeputian BPKP RI di Makasar pada 9 November 2022 lalu atas Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
“Pemilihan Kota Cilegon tersebut berdasarkan apresiasi Tim Panel Kedeputian BPKP RI atas leadership dan komitmen Pak Wali Kota Cilegon (Helldy Agustian-red) dalam hal penyelenggaraan SPIP Terintegrasi,” terangnya.
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi itu, tambah Mahmudin, didalamnya mencakup pengelolaan manajemen risiko.
“Dalam penyelenggaraan manajemen risiko, leadership dan komitmen diistilahkan sebagai tone of the top. Pimpinan ibarat dirigen dalam paduan suara yang dapat mengharmonisasikan kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan pemerintah daerah, yakni mensejahterakan masyarakat,” tambahnya. (Zar/Red)
