HARITA.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) mengakui ribuan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kota Cilegon tidak memiliki kartu aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Untuk diketahui dari ribuan anggota KPPS yang tidak memiliki kartu aktif BPJ itu sekitar 3017.
Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon untuk menindak lanjuti masalah kesehatan yang menimpa anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum memiliki atau belum mengaktifkan BPJS.
Kabid Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Febri Naldo membenarkan bahwa pihaknya telah menerima ribuan anggota KPPS di Cilegon tidak memiliki atau tidak tercover kartu kesehatan BPJS bagi penyelenggara Pemilu 2024.
“Iyah ada ribuan anggota KPPS yang tidak memiliki kartu ketersedian aktif BPJS. Kurang lebih ada 3017. Maka kami akan komitmen mengurusi ke aktifan kartu BPJS bagi anggota KPPS di Cilegon,” kata Febrinaldo melalui pesan singkatnya, Jumat 23 Febuari 2024.
Atas kejadian tidak tercover ribuan kartu BPJS tentunya, pihak Dinkes telah mengambil langkah konkret dengan mengirim surat resmi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada tanggal 13 Februari lalu, meminta agar kartu BPJS para anggota KPPS segera diaktifkan atau didaftarkan.
“Dinkes telah mengirim surat resmi kepada BPJS pada tanggal 13 Februari untuk meminta aktivasi atau pendaftaran BPJS bagi anggota KPPS yang belum memiliki atau belum aktif,” ungkapnya.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjamin akses kesehatan yang memadai bagi para petugas yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Cilegon. Dengan adanya kartu BPJS yang aktif, diharapkan anggota KPPS dapat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus merasa khawatir akan biaya yang dibebankan.
Masih menurut Febri, Dinkes Cilegon tetap komitmen untuk terus mengawal proses aktivasi atau pendaftaran BPJS bagi anggota KPPS yang belum terjangkau perlindungan kesehatan. “Kami akan terus memantau dan memastikan agar proses aktivasi atau pendaftaran BPJS bagi anggota KPPS berjalan lancar dan cepat,” tegasnya.
Langkah proaktif Dinkes Cilegon ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi anggota KPPS yang belum memiliki akses layanan kesehatan yang memadai, serta mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para petugas yang berperan penting dalam penyelenggaraan demokrasi di tingkat lokal.
Sementara itu, Koordinator Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Nurjanah membenarkan bahwa ribuan anggota KPPS di Cilegon tidak terakomodir dalam ketersedian kartu BPJS untuk penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Untuk itu, kata Nurjanah, pihaknya bersama dengan Dinkes Cilegon akan terus berupaya mendorong kepada dinas terkait agar bisa segera menyediakan kartu BPJS bagi penyelenggara Pemilu 2024.
“Iyah benar kalau untuk data 3.017 itu memang benar kita tidak terakomodir. Namun, kami dari KPU bersama dengan Dinas Kesehatan terus mendorong mengupayakan ketersedian kartu BPJS untuk ribuan anggota KPPS yang tidak terakomodir,” tutupnya. (Zar/Red)
