CILEGON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
Rencananya retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran akan dinaikkan. Pembahasan raperda segera dilakukan setelah terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Retribusi Alat Pemadam Kebakaran.
Ketua Pansus Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Rahmatulloh mengungkapkan, perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang akan dibahas oleh DPRD Cilegon, lantaran harus ada penyesuaian tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Setelah pansus terbentuk, pihaknya akan melakukan rapat anggota pansus.
“Setelah itu kunjungan kerja ke daerah lain yang sudah mempunyai peraturan daerah serupa,” ungkapnya, senin (26/08/2019).
Setelah adanya perubahan perda, politisi Partai Demokrat ini menegaskan pendapatan asli daerah (PAD) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran bisa naik. Meski jumlahnya tidak signifikan, tetap bisa membantu sektor pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon.
“Nanti juga akan ada pemberitahuan dan sanksi kepada industri terkait alat pemadam kebakaran, jadi nanti bisa ada sanksinya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Cilegon Nikmatullah mengaku, dengan adanya rencana perubahan Perda, diharapkan mampu meningkakan PAD. Tahun lalu ada Rp 70 juta yang diraih dari pemerikasaan alat pemadam kebakaran.
“Kalau sudah ada perda, nantinya kami bisa dua kali lipat sekitar Rp 140 juta, karena ada penyesuaian tarif,” ujarnya.
Ia berharap pembahasan perda segera selesai. Begitu juga dengan kelayakan alat pemadam kebakaran akan lebih diperketat.
“Nantinya ada pengklasifikasian industri yang satu dengan yang lainya, terkait potensi tingkat kerawanan kebakaranya,” harapnya. (DM/RED)
