TANGERANG – Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang Selasa, (7/1/2019).
Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka ingin mengetahui sejauhmana potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapatkan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diluar OPD primadona yakni Badan pendapatan daerah (Bapenda).
Kedatangan puluhan anggota DPRD Banten dari komisi I ini, dipimin langsung oleh Ketua Komisi I yakni Asep Hidayat. Dalam kesempatan itu, politisi partai besutan SBY ini menyampaikan bahwa kedatangannya bersama rombongan yakni ingin mengetahui pendapatan apa saja yang ditargetkan oleh PAD Pemkab Tangerang.
“Karena semenjak adanya perubahan regulasi tentang perizinan oleh pemerintah pusat banyak sekali kewenangan-kewenangan yang dapat dilakukan oleh pemda di tingkat II,” ujarnya.
Asep juga menjelaskan, tujuan utama kunjungannya yaitu agar perizinan menjadi satu sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi kebaikan masyarakat serta investasi yang jauh lebih baik kedepannya.
“Jika Pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota tidak bersinergi maka apa yang terjadi, sementara perizinan di daerah sesuai dengan undang-undang 23 terbagi ada yang menjadi domain Kabupaten/Kota ada yang menjadi domain Provinsi. yang pertama biar ketahuan mana yang menjadi domain Provinsi dan mana yang menjadi domain Kabupaten/Kota termasuk di sini Kabupaten Tangerang,” jelasnya.
Asep menilai, bahwa DPMPTSP Kabupaten Tangerang sudah menjalankan tupoksinya dengan baik sehingga tadi telah diungkapkan bahwa niali investasi tahun ini di Kabupaten Tangerang mencapai Rp17 triliun.
“Saya dukung, InsyaAllah Kabupaten Tangerang di bawah kepemimpinan kepala dinas saat ini jauh lebih baik ke depan sehingga berimbas kepada kehidupan masyarakat yang lebih baik lagi sehingga dapat mengurangi pengangguran,” ujarnya.
Asep juga menjelaskan, kaitan investasi dengan pengangguran di Provinsi Banten sangat erat, karena dengan investasi maka tenaga kerja dapat sehingga masalah pengangguran yang saat ini masih menjadi persoalan Provinsi Banten dapat segera dituntaskan.
“Kenapa masalahnya, karena investor pengembangan usahanya saat ini mulai relokasi keluar dikarenakan mungkin UMR di kita 4 juta lebih sementara di Jawa tengah hanya satu juta lebih itulah yang mungkin menjadi alasan perusahaan merelokasikan usahanya ke luar,” tuturnya.
“Oleh karena itu, bagaimana kita mencari solusinya agar para investor dapat mengembangkan investasinya di Provinsi Banten sehingga para pencari kerja di Provinsi Banten tidak terlalu sulit dan ekonomi kita bisa bergairah,” tambahnya.
Sementara itu dalam pemaparannya, sekretaris DPMPTSP Kabupaten Tangerang Hj. fauziah menyampaikan, bahwa target yang dibebankan kepada dinasnya yakni sebesar Rp90 miliar yang saat ini terealisasi sekitar Rp80 miliar pada tahun 2019.
“Jadi target yang dibebankan sudah sangat maksimal terutama yang menjadi potensi terbesar yaitu dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sangat tinggi sekali dan selebihnya dari izin minuman beralkohol dan lain-lain. Jadi apa yang di bebankan kepada kami sudah sekitar 95 persen tercapai,” terangnya. (DM/red)
