SERANG – (BTP) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten saat ini telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) sendiri yang mengatur mengenai untuk memfasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan zat adiktif lainnya.
Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo saat ditemui pada selasa (11/02/2020) mengatakan, proses pembuatan Perda fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika psikotropika dan bahan adiktif sudah selesai dan telah diparipurnakan, sambil menunggu registrasi nomor pembuatannya untuk dikeluarkan pihak Kementerian Hukum dan HAM sebelum nanti akan diimplementasikan di lapangan.
“Perda tersebut merupakan bentuk keseriusan DPRD Banten dalam upaya memerangi narkoba dan sebelumnya juga sudah diparipurnakan. Narkoba itu harus kita perangi tinggal menunggu registrasi nomor dari Kemenkum HAM saja,” katanya.
Dengan hadirnya Perda tersebut, Budi melanjutkan, akan memberi ruang kepada Pemerintah Propinsi (Pemprov) Banten dalam membuatkan program-program penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba, hingga upaya pencegahannya.
“Program-program akan dibuatkan seperti penanganan kepada korban penyalahgunaan narkoba, hingga upaya pencegahannya seperti apa kepada masyarakat. Sebelumnya Kepala BNN Banten, Pak Tantan Sulistiyana, pernah menanyakan sudah sampai sejauh mana pembuatan Perda fasilitasi pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba oleh Pemprov Banten, agar pelaksanaannya dilapangan bisa dilakukan bersama-sama,” ujarnya. (DM/red)
