SERANG, – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk mengantisipasi dampak Ekonomi Akibat Covid-19. Selain itu Fahmi juga meminta agar Pemprov bisa fokus untuk memberikan program penanganan dan pencegahan yang lebih berdampak terhadap masyarakat.
“Dampak ekonominya kan sangat besar, perusahaan banyak yang mem-PHK (pemutusan hubungan kerja) karyawan, UMKM sepi. Buruh harian banyak yang menahan lapar karena tidak punya penghasilan,” tuturnya.
Fahmi menyarankan, pemprov tidak hanya menyiapkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) atau social safety net bagi 421.177 kepala keluarga (KK) saja. Akan tetapi Pemprov dapat membuat kebijakan lain yang bisa menawarkan penghidupan bagi yang kehilangan mata pencaharian. Selain itu, menurutnya pemprov harus bisa meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota.
“Mereka (kabupaten/kota -red) harus diajak bicara agar program yang dicanangkan bisa optimal. Kalau sampai minim koordinasi, saya yakin penanganan Covid-19 akan lamban dan pasti terjadi tumpang tindih kebijakan,” ujarnya.
Seperti diketahui, Pemprov Banten telah dua kali melakukan pergeseran anggaran atau refocusing untuk penanganan pandemi virus korona di Banten. Pergeseran pertama pemprov memeroleh angka Rp 161 miliar yang diposkan ada belanja tak terduga (BTT).
Sementara pada tahap kedua, pemprov melakukan pergeseran anggaran dengan nilai mencapai Rp 1,21 triliun. Dari dua tahap tersebut pemprov memilki anggaran Rp 1,22 triliun.
Anggaran tersebut sebagian besar digunakan untuk pembiayaan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) atau social safety net bagi 421.177 kepala keluarga (KK). Adapun besaran bantuan untuk Tangerang Raya dan lima kabupaten/kota lainnya terdapat sedikit perbedaan.
Untuk Tangerang Raya nilai jaring pengaman sosialnya sebesar Rp 600.000 per KK per bulan. Sementara untuk daerah lainnya Rp 500.000 per KK per bulan.
Sementara untuk pendistribusian bantuan dilakukan melalui bank berbeda. Bank Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk Kabupaten dan Kota Tangerang sebanyak 235.916 KK dengan total nilai Rp 424 miliar. BJB Syariah untuk Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK sebesar Rp 40 miliar.
BRI untuk Kabupaten Pandeglang dan Lebak 56.328 KK sebesar Rp 84,4 miliar serta Bank Banten untuk Serang Raya dan Kota Cilegon 106.675 KK senilai Rp 160 miliar. Total nilai JPS yang disalurkan Rp 709,2 miliar. (ADV)
