SERANG – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten menemukan kekurangan volume dan dokumen dalam pekerjaan kontruksi yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP/Disperkim) Provinsi Banten tahun anggaran 2019.
Hal itu terungkap pada rapat paripuran penyampaian laporan hasil pembahasan DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daearah (LKPD) Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2019, rabu (24/06/2020).
Juru bicara (Jubir) Banggar DPRD Banten, Budi Prajogo mengatakan, setidaknya terdapat kekurangan 12 volume pekerjaan pada DPUPR dan DPRKP Provinsi Banten dengan nilai Rp 1,249 miliar dan satu paket pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp 48 juta.
“Atas temuan tersebut yang sudah dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 480 juta, sedangkan yang belum dikembalilan sebesar Rp 800 juta,” katanya.
Budi menuturkan, DPRD Banten menemukan pada pekerjaan kontruksi sebesar Rp 5,661 miliar di DPRKP.
“Atas hal ini, kami selaku pengawasan anggaran belum menerima dokumen dari lembaga perbankan atas kesanggupan pembayaran tersebut. Kami juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan black list (daftar hitam) terhadap perusahaan yang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditentukan,” tuturnya.
Banggar juga menyoroti absennya DPUPR dan DPRKP dalam melakukan pembahasan tindak lanjut LHP BPK pada setiap rapat pembahasan.
“DPUPR dan DPRKP belum bisa kami mintai keterangan. Karena dalam setiap rapat pembahasan mereka tidak pernah hadir. Oleh karena itu, kami selaku bagian dari pengawasan anggaran meminta kepada Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten beserta jajarannya untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Kami mendesak Sekda Banten untuk segera melakukan rencana aksi,” jelasnya.
Selain dua OPD tersebut yang terdapat kekurangan volume proyek, Banggar juga menyoroti kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Banten dapat meningkatkan kinerja BPBD agar lebih profesional lagi dalam melakukan tugasnya,” tutupnya. (DM/red)
