SERANG – Elektrifikasi atau keterjangkauan tenaga listrik disemua wilayah dan warga negara Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bahkan, di sejumlah wilayah yang tak jauh dari ibu kota Jakarta pun, masih ada yang tak teraliri listrik. Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten adalah salah satunya. Terhadap hal ini. Pemerintah Provinsi Banten menegaskan, dukungan terhadap ketersediaan listrik bagi semua warga, termasuk warga di pulau tersebut.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, kamis (06/08/2020) menegaskannya. Dia menyatakan, persoalan akses listrik di Pulau Tunda, sudah disampaikan ke instansi terkait, yakni Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten.
“Informasi terkait persoalan listrik di Palau Tunda sudah masuk ke Dinas ESDM,” kata Andika.
Andika mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak terkait, agar Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, teraliri listrik dengan baik.
“Jadi nanti kita koordinasikan, tinggal bagaimana nanti dikoordinasikan agar dapat tadi, menuntaskan persoalan yang ada disana,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Desa Wargasara, Hasim, Minggu (02/08) mengatakan, masyarakat di Pulau Tunda selama ini belum bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh seperti yang dialami masyarakat lainnya di Tanah Air. Dalam satu hari satu malam, jika PLTD berfungsi, masyarakat bisa menikmati listrik sekitar 5 jam saja, yakni pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00.
Selanjutnya untuk penerangan lampu dari malam hingga pagi, rumah-rumah warga di pulau berpenduduk 1000 orang lebih itu bergantung kepada listrik dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Pembangkit ini hanya bertenaga 25 Kilo volt amper yang hanya bisa menyediakan arus listrik selama 2 atau 3 jam saja untuk 300’an rumah di sana, termasuk fasilitas umumnya.
“Memang persoalan listrik masih menjadi kendala sebagian besar masyarakat Pulau Tunda. Namun bagi yang ekonominya mampu, mereka menggunakan genset untuk kebutuhan listrik mereka sehari-hari,” jelas Hasim.
Di kesempatan berbeda, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah mengamini, perlu percepatan pemenuhan kebutuhan listrik, untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Jelang 75 tahun Indonesia merdeka, kondisi Pulau Tunda dan lainnya, menyadarkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya elektrifikasi di keseluruhan wilayah negeri. Pandemi covid-19 juga membuktikan bahwa listrik menjadi “penopang” kehidupan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono mengakui, faktanya memang masing ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik.
“Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran,” jelasnya, menyoal berbagai proyek pembangunan pembangkit listrik.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi pun mengamini, banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum terakses listrik. Sanusi berpendapat, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Dimana, hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik.
“Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat,” katanya.
Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karenanya berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik.
“Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan,” tuturnya. (DM/red)
