CILEGON — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cilegon akhirnya meneruskan hasil laporan warga terkait pelanggaran Kode Etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) untuk ditindak lanjuti.
Laporan pelanggaran itu diduga dilakukan oleh KPUD Cilegon saat rangkaian tahapan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota Cilegon beberapa waktu lalu.
Ketua Bawaslu Kota Cilegon Siswandi membenarkan hasil rapat pleno semalam telah menetapkan bahwa temuan tersebut terdapat unsur pelanggaran Kode etik.
“Hari ini kita teruskan ke DKPP,” katanya saat dihubungi melalui telpon, selasa (06/10/2020).
Siswandi mengaku, dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan pihak KPU Kota Cilegon pada rangkaian pemeriksaan kesehatan salah satu Bapaslon Wali Kota Cilegon itu, dilaporkan oleh salah satu LO (Liaison Offical) Ali Mujahidin – Firman Mutakin yakni Ahmad Munji, lalu hasilnya juga dikirimkan Bawaslu Cilegon ke KPU Provinsi Banten untuk ditindak lanjuti.
“Dalam kasus serupa ini ditemukan pelanggaran kode etik oleh Kordinator Divisi (Kordiv) Pengawasan dan Hubungan antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Cilegon Urip Haryantoni, dengan nomor temuan 010/TM/PW/KOTA/11.04/X/2020/Hari Kamis, tanggal 01 Oktober 2020 yang telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilih,” tukasnya. (dm).
