CILEGON – Seorang pelapor bernama Muhammad Kholid, warga Kota Cilegon angkat bicara terkait gugatan penyaluran dana Hibah dan Bansos 2018-2020 yang turut menyeret nama Calon Wali Kota Cilegon Ratu Ati Marliati.
Menurut Kholid, pihaknya menggugat secara hukum adalah bagian dari haknya sebagai warga negara Indonesia. Laporan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Serang pun atas dasar bukti-bukti yang ada.
“Gugatan ini kan terkait penyaluran dana Hibah dan Bansos yang disalurkan pada pihak-pihak tertentu yang tak lain adalah anak, saudara kandung dan intansi lainnya yang masih satu lingkaran dengan mereka,” katanya, senin (19/10/2020).
Kholid mengaku pihaknya bersama kuasa hukumnya Isbanri sudah melaksanakan sidang ke enam. Kholid menyayangkan nama-nama yang tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.
“Semestinya, Bu Ati dan yang lainnya juga datang, dong. Perkara bantuan dana Hibah dan Bansos itu kan uang rakyat, perlu ada penjelasan. Semoga pada persidangan berikutnya tergugat hadir,” ujarnya.
Kholid juga mengungkapkan, melaporkan perkara penyaluran bantuan dana Hibah dan Bansos adalah bagian dari kepeduliannya sebagai warga Cilegon.
“Unsur nepotisme dalam penyaluran bantunan dana Hibah dan Bansos ini kan membuktikan tidak adanya keadilan terhadap warga Cilegon,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Pemuda Al-khairiyah Cilegon Ismatullah mendukung upaya perjuangan Kholid. Menurutnya, semua warga Cilegon harusnya berani melaporkan segala sesuatu yang terindikasi adanya unsur praktik nepotisme yang memungkinkan adanya penyalahgunaan dana bantuan tersebut.
“Saya baca di media, menarik sekali ketika BPK akan mengaudit semua tergugat yang menerima bantuan dana Hibah dan Bansos. Semoga saja bisa terungkap sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi,” tukasnya.
Sebagaimana diketahui bahwa selain Ratu Ati Marliati (Calon Wali Kota Cilegon), pada gugatan bantuan dana Hibah dan Bansos juga menyeret sejumlah nama-nama dari kalangan pejabat dan tokoh organisasi yang diantaranya Rizki Khairul Ikhwan, Budi Mulyadi, Eti Kurniawati, Dimyati S Abubakar, Ratu Amalia, Kusmeni dan Wawan Wahyudin. Selain itu turut tergugat juga Kepala Dinas Pendidikan Ismatullah, Kepala Dinas Sosial Ahmad Jubaedi, Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Teten Hertiaman, dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Maman Mauludin.
(Dm)
